(ILUSTRASI-GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

JOGJA – Sistem zonasi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri di Kota Jogja masih saja menyisakan persoalan. Tak sedikit siswa yang diterima di sekolah favorit berdasarkan jarak terdekat mengurungkan niat. Terutama siswa dengan nilai hasil ujian akhir sekolah (UAS) SD rendah. Seperti terjadi di SMPN 5 Kota Jogja. Penerapan sistem kredit semester (SKS) hingga 10 semester diduga menjadi penyebabnya.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Abdurahman membenarkan beberapa siswa yang diterima lewat jalur zonasi tak melakukan daftar ulang. Itu berarti mereka otomatis tak akan terdaftar sebagai calon siswa baru sekolah tersebut pada tahun ajaran 2018/2019. Kendati demikian, Abdurahman membantah penerapan sistem SKS hingga 10 semester sebagai upaya menakut-nakuti para calon siswa bernilai UAS rendah. “Memang ada yang tidak melakukan daftar ulang, tapi itu pilihan mereka. Bukan paksaan kami,” dalihnya usai pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Jogja kemarin (10/7).

Abdurahman tidak menyebut jumlah pasti calon siswa yang tak melakukan daftar ulang.

Menurutnya, para calon siswa diberi pilihan waktu untuk menyelesaikan proses pembelajaran di SMPN 5. Yakni empat, enam, atau delapan semester. Plus dua semester pendek jika siswa bersangkutan dinilai susah lulus. Pilihan tersebut disesuaikan dengan kemampuan akademis siswa. Dasarnya ditentukan dengan UAS SD setiap siswa, psikotes, dan tes akademik yang digelar di sekolah setempat Senin (10/7). Jika nilai rata-ratanya di atas 88 bisa mengambil empat semester. Namun, siswa yang mendapatkan nilai rerata di bawah 88 diarahkan mengambil enam, delapan, atau sepuluh semester. Dengan begitu, siswa pandai bernilai tinggi bisa lulus hanya dengan menempuh pendidikan selama dua tahun. Sedangkan waktu terlama dibatasi empat tahun. “Siswa yang bertipe slow runner tidak mungkin disamakan dengan fast runner,” ujarnya.

Manajemen SMPN 5 menerapkan sistem tersebut untuk menyiasati program pembelajaran agar seluruh siswa nantinya bisa lulus. Itu mengingat ketimpangan kemampuan akademis para calon siswa baru yang diterima. Hal itu setidaknya tampak pada nilai UAS tiap calon siswa yang diterima saat PPDB. Adapun nilai UAS terendah 133,2, sedangkan tertinggi 263,3. Kondisi ini jauh berbeda dengan PPDB tahun lalu. Ketika itu selisih nilai UAS SD calon siswa baru tak begitu mencolok. Terendah 256 dan tertinggi 293. Sehingga saat itu 10 kelas yang menerapkan sistem SKS semuanya unggulan.

Kepala Sekolah SMPN 5 Suharno mengklaim, penerapan SKS hingga sepuluh semester tidak melanggar Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Suharno menyebut, unsur fleksibilitas sesuai dengan kemampuan siswa. “Kalau delapan semester tidak mampu ya kami beri kesempatan hingga sepuluh semester. Melalui semester pendek. Supaya siswa tersebut tetap lulus,” ungkapnya.

Para guru pun terkena dampaknya. Mereka dituntut mengubah pola mengajar dengan menyesuaikan kemampuan siswa. “Kami masih sanggup membina. Nantinya guru yang harus mati-matian mengajar,” tegas Suharno.

Sebagaimana diketahui, penerapan sistem SKS di SMPN 5 dituding sebagian masyarakat untuk menakut-nakuti calon siswa bernilai UAS SD rendah. Pun demikian tes akademis dan psikotes. Hal ini dituding tak sesuai semangat zonasi yang bertujuan memeratakan mutu dan kualitas pendidikan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 maupun Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, dan SMA tak mewajibkan sekolah melakukan tes akademis lagi terhadap siswa yang telah dinyatakan diterima. “Yang menentukan mau ambil berapa semester siswa sendiri,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jogja Hasyim menyatakan, penerapan SKS di SMP sudah berlangsung sejak tahun ajaran 2017/2018. Sejauh ini baru tiga sekolah yang menerapkan seleksi bagi siswa yang berniat mengambil empat semester. Yakni SMPN 1, SMPN 5, dan SMPN 8.

Total ada enam SMP negeri dan satu swasta yang telah menerapkan SKS. (pra/yog/fn)