JOGJA – Sinyalmen penyimpangan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/sederajat terjadi di DIJ. Sementara ini Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ baru mendapat laporan dari Kabupaten Bantul. Diduga, besar kemungkinan praktik kecurangan penggunaan SKTM juga terjadi di daerah lain se-DIJ.

“Ada aduan tentang anak kontraktor (di Bantul, Red) yang merupakan mitra pemerintah diterima sekolah lewat jalur SKTM,” ungkap Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Masturi Senin (9/7).

Demi menciptakan PPDB transparan dan fair ORI meminta tiap sekolah meminta seluruh orang tua calon siswa yang diterima lewat jalur SKTM membuat surat pernyataan. Surat tersebut sebagai garansi bahwa semua data dan informasi calon siswa valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jika saat verifikasi ulang ditemukan perbedaan data, maka orang tua siswa bersangkutan harus siap menanggung konsekuensinya.

Budhi menegaskan, jika ada siswa yang terbukti tak layak memegang SKTM, maka status diterima di sekolah yang dituju akan dianulir. Nama si anak harus dicoret sebagai siswa diterima di sekolah terkait.

“Kami akan terjun ke lapangan mengambil sampel. Jika terbukti ada kekeliruan, tidak ada alasan lagi untuk menganulir,” tandasnya.

Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah, Lembaga Ombudsman DIJ Suki Ratnasari menambahkan, sejauh ini ada beberapa siswa dianulir karena memang tak berhak meemgang SKTM. Artinya, saat ini ada bangku sekolah negeri yang kosong karena hal itu. “Kami belum tahu apakah kekosongan tersebut akan diisi oleh siswa pemegang SKTM lain. Tapi kalau tidak dianulir, blank space SKTM akan dikemanakan,” ujarnya. Mengenai hal tersebut masih akan didiskusikan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ.

Kabid Perencanaan dan Standarisasi, Disdikpora DIJ Didik Wardaya menanggapi temuan ORI dengan memverifikasi pemegang SKTM secepatnya. Kendati demikian, jika memang terjadi maladministrasi, tindakan selanjutnya masih akan dikoordinasikan dengan sekolah terkait.

“Kalau harus (diverifikasi, Red) semua tentu susah. Padahal, siswa dengan SKTM yang diterima sekitar 1.300. Kalau satu-satu di-home visit perlu waktu lama dan biaya,” dalihnya.

Di sisi lain, lanjut Didik, dalam sistem PPDB kali ini setiap calon siswa jalur SKTM hanya bersaing dengan sesama. “Ketika seorang calon siswa dengan SKTM kalah bersaing karena kuota dan zonasi terpenuhi, otomatis mereka akan lari ke pilihan kedua dan bersaing lagi di zonasi yang sama,” jelasnya.

Lantas apakah siswa dengan SKTM yang terpental saat PPDB sekolah negeri harus masuk ke swasta? Mengenai hal itu Didik mengaku masih akan mencari solusinya. Alternatifnya adalah sekolah swasta dengan fasilitas biaya operasional sekolah (BOS) dan BOS daerah. “Semua sekolah swasta ada space-nya. Penggunaan BOS akan tetap diawasi. Logikanya kalau ada siswa miskin ya tidak ditarik (biaya, Red),” jelas Didik.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, praktik kecurangan penggunaan SKTM terjadi di SMAN 1 Kota Magelang. Panitia PPDB setempat menemukan sedikitnya enam SKTM abal-abal setelah mengecek satu per satu rumah calon siswa yang bersangkutan. “Ada seorang anak pengusaha persewaan tenda yang rumahnya bagus dititipkan di rumah neneknya,” ungkap ungkap Ketua PPDB SMAN 1 Kota Magelang Hary Sumantyo belum lama ini.

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Sumarsono memastikan, penggunaan SKTM tersebut murni hanya untuk mendongkrak poin agar calon siswa tersebut diterima di SMAN 1 Kota Magelang. (tif/yog/fn)