(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

KETIDAKPUASAN terhadap hasil PPDB SMP negeri terus terjadi di Kota Jogja. Tak hanya protes terhadap pemerintah setempat, sebagian orang tua calon siswa asal Pandeyan, Umbulharjo, melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo. Mereka minta aturan PPDB dengan sistem zonasi dievaluasi.

Seperti dilakukan Isni Yusti Prastiwi. Warga RT 10/RW 12 Pandeyan itu berkirim surat ke presiden berisi curhatan tetangganya yang memiliki anak SD dan gagal masuk SMP negeri. Alasannya, kampung mereka yang berada di utara XT Square jauh dari SMP negeri. Padahal, kebijakan PPDB SMP negeri tahun ini berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan titik tengah lokasi rukun warga (RW).

Akibatnya, sebagaimana isi surat tersebut, Gita Wulandari, salah seorang anak, harus mendaftar di SMP swasta dan harus langsung membayar biaya pendidikan Rp3,875 juta. Padahal orang tuanya tidak bekerja. Nasib serupa dialami Cikal Manika Nareswari. Bocah ini mendapat nilai ujian 26, tapi gagal masuk SMP negeri.

Ketika ditemui koran ini Cikal mengaku masih syok. Alumnus SD Serayu itu hanya bisa menangisi kegagalannya masuk SMPN 5 Kota Jogja, sekolah impiannya sejak duduk di sekolah dasar.

Ibunda Cikal, Rina Rahmawati, menuturkan, selama setahun terakhir putrinya belajar keras supaya mendapatkan nilai baik. Dia juga giat mengikuti les di lembaga bimbingan belajar sepulang sekolah. Masih ditambah les privat di rumah. “Ya yang bisa saya lakukan hanya mendorong anak belajar. Kalau punya banyak uang ya beli rumah di belakang SMPN 5,” sindirnya.

Menurut Rina, kegagalan anak-anak Pandeyan diterima masuk sekolah negeri karena wilayah RW mereka memang jauh dari SMP negeri. Yang terdekat SMPN 9. Itu pun berlokasi di wilayah Kotagede. Siswa terakhir yang diterima di sekolah itu jarak rumahnya 0,699 Km. “Tolonglah ini. Anak-anak sudah belajar masak kalah dengan yang rumahnya dekat sekolah,” keluhnya.

Rina tak memungkiri jika sebelum memilih jalur zonasi, putrinya diarahkan ke jalur prestasi. Tapi pilihannya ketika itu hanya SMPN 5, SMPN 8, dan SMPN 1. Di tiga sekolah tersebut nilai Cikal tak mencukupi. “Wajarlah kalau anak nilai tinggi ingin sekolah di favorit. Apalagi lokasi SMPN 5 hanya di belakang SD Serayu,” klaimnya.

Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana menuding, kegagalan anak masuk SMP negeri bukan semata-mata karena sistem zonasi. Orang tua yang tak mengarahkan anak untuk memilih semua SMP negeri justru dianggapnya sebagai penyebab utama. Menurut Edy, sebagian orang tua siswa hanya memilih kurang dari empat SMP lewat jalur prestasi. “Padahal kalau nilainya bagus dan memilih di 16 SMP negeri yang ada, pasti diterima,” ujarnya. (pra/yog/fn)