JOGJA – Dinas Pariwisata (Dinpar) Provinsi DIJ mengadakan pelatihan bagi pelaku jasa angkutan jalan wisata. Acara berlangsung di Hotel Lynn Jogokariyan, 9- 13 Juli 2018.

Diikuti 25 peserta, acara ini diharapkan melahirkan calon auditor yang dapat memperkuat layanan jasa angkutan jalan wisata. ‘’Pelatihan ini mendukung pemerintah mengawasi angkutan jalan wisata sesuai UU 10/2009 tentang Kepariwisataan,’’ kata Kepala Seksi Standarisasi Produk Dinas Pariwisata DIJ Jufri.

Sebanyak 62 pengusaha bus dan jip wisata di Jogjakarta wajib memenuhi peraturan. Langkah ini untuk meminimalisasi kecelakaan dan ketidakpuasan wisatawan.

“Intinya memberikan keselamatan pengguna angkutan jalan wisata. Munculnya objek-objek wisata baru tentu menambah produk ataupun jasa di bisnis ini,” kata Jufri.

Namun kadang pemilik lupa standardisasi produk dan layanan mereka. Akibatnya konsumen dirugikan. Contohnya, kecelakaan jip wisata di Lereng Merapi.

“Seharusnya ada pengawasan berkelanjutan dari pemerintah ataupun komunitasnya,” ujar Jufri.

Pelatihan tersebut mengupas mengenai produk, pelayanan, dan manajemen. Ketiganya akan dikupas disesuaikan dengan UU Kepariwisataan.

Kepala Dinas Pariwisata DIJ Aris Riyanta mengatakan acara tersebut implementasi Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 14/2014 tentang Standarisasi Angkutan Jalan Wisata. Pelatihan juga diikuti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata Kota dan Provinsi.

“Kami melakukan pengawasan secara berkala. Acara ini sebagai transfer knowledge bagi pelaku jasa penyedia angkutan jalan wisata,” kata Aris.

Banyak pengusaha tak menyadari perilaku berbisnis yang benar. ‘’Bagaimana menyediakan produk dan jasa yang berkualitas agar konsumen puas,” kata Aris.
Dia berharap kecelakaan jip wisata tidak terulang. ‘’Mereka akan dibekali manajemen sehingga memiliki kompetensi, kredibel, dan objektif,” kata Aris. (*/met/iwa/fn)