SLEMAN – Pemohon Surat Keterang-an Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Sleman mengalami peningkatan dras-tis. Peningkatan terjadi sejak tiga minggu lalu hingga 300 pemohon per hari. Se-bagai pembanding, jumlah pemohon hari normal hanya 50 pemohon.

Kasubbag Humas Polres Sleman AKP Haryanto menuturkan peningkatan terjadi atas beberap sebab. Mulai dari syarat pendaftaran calon legislatif, anggo-ta KPU dan anggota Bawaslu. Adapula sebagai syarat pendaftaran TNI Angka-tan Udara dan TNI Angkatan Laut. ”Mu-lai terjadi peningkatan usai Idul Fitri kemarin ini. Khusus untuk syarat caleg tercatat hingga 4 Juli mencapai 300 pe-mohon. Ada pendataan khusus untuk persyaratan pendaftaran caleg,” jelasnya, Sabtu (7/7).

Pendataan SKCK caleg ini atas inisia-tif Kapolres Sleman AKBP M Firman Lukmanul Hakim. Gunanya sebagai penelitian tentang iklim pendaftaran caleg di wilayah Polres Sleman. Prosesnya tetap sama, hanya saja SKCK terbit ren-tang waktu satu hingga tiga hari.

Terkait pelayanan, tidak ada penam-bahah personel di Polres Sleman. Pen-daftaran dilayani setiap harinya dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 14.00 siang. Tidak ada pembatasan jumlah pendaftar, sehingga pelayanan dilaku-kan hingga pendaftaran jam terakhir. ”Akhir-akhir ini untuk pelayanan satu hari bisa sampai pukul 21.00. Seiring dengan peningkatan maka penerbitan SKCK juga sampai malam. Mendaftar bisa via online tapi mengurusnya tetap wajib datang, syaratnya KTP dan foto 3×4 sebanyak 3 lembar,” katanya.

Terpisah, KPU Sleman meminta setiap partai politik melakukan konsultasi terkait syarat pendaftaran bakal caleg masing-masing partai. Hal ini guna meminimalisasi kesalahan sekaligus efisiensi waktu selama proses pendaf-taran. Untuk pendaftaran bacaleg DPRD dibuka sejak Rabu (4/7).

Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Shidqi mengungkapkan beberapa parpol telah melakukan konsultasi. Tercatat dari 16 parpol yang terdaftar sebagai peserta Pemilu 2019 turut memperbaharui sistem informasi pen-calonan (Silon).

Dalam kesempatan ini KPU Sleman juga menjabarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit. Berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU RI, semua rumah sakit milik pemerintah dapat mengelu-arkan surat keterangan sehat untuk syarat pendaftaran.

Ditambahkannya, pendaftaran harus dilakukan oleh pemimpin. Bisa juga diwakilkan oleh pengurus atau LO yang sudah ditunjuk partai politik tingkat kabupaten. Selanjutnya Bacaleg yang sudah terdaftar sebagai daftar pemilih dapat meminta surat keterangan ke KPU atau panitia pemungutan suara (PPS) terdekat. ”Segera minta ke PPS karena memang ada beberapa yang belum terdaftar di daftar pemilih sementara. Kalau pendaftaran bacaleg terakhir, 17 Juli,” jelasnya. (dwi/din/ong)