SLEMAN – Sebagian masyarakat belum paham jenis ikan yang dilarang undang-undang (UU). Hal tersebut dibuktikan dengan kasus pelepasan ikan predator ke sungai di Jawa Timur.

Berkaca dari kasus tersebut, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) DIJ melakukan langkah antisipasi. Menyita ikan yang berbahaya dan invasif.

Kepala BKIPM DIJ Hafit Rahman mengimbau masyarakat menyerahkan ikan yang berbahaya. Pihaknya menunggu penyerahan hingga akhir bulan ini.

“Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan dan masih ada yang memelihara akan kami tindak sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Hafit.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 41/2014 terdapat 152 jenis ikan dari luar negeri yang dilarang masuk Indonesia. Jika ikan tersebut telah berada di Indonesia tidak boleh dilalulintaskan antardaerah.

“Karena sifatnya yang berbahaya dan invasif. Karena ikan predator, sehingga akan menghabiskan ikan local yang ada di sungai,” kata Hafit.

Kemarin pihaknya menyita enam ekor ikan aligator. ‘’Ada juga tiga ikan sapu-sapu yang diamankan,” kata Hafit kepada Radar Jogja Jumat (6/7).

Ikan aligator tersebut didapatkannya dari tiga orang penghobi ikan. Dia memastikan, masyarakat yang menyerahkan ikan berbahaya hingga akhir bulan ini tidak akan dikenai hukuman pidana. Namun jika masih ada yang ngeyel maka akan ditindak sesuai UU 45/2009.

“Memelihara ikan berbahaya ancaman hukumannya enam tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. Sedangkan yang terbukti melepasliarkan diancam penjara 10 tahun dan denda Rp 2,5 miliar,” kata Hafit.

Mayoritas masyarakat yang memelihara ikan aligator atau arapaima merupakan penghobi ikan dan penjual ikan hias. Pihaknya mengimbau masyarakat memanfaatkan posko agar datang dan menyerahkan ikan tersebut.

“Segera lapor, dan jika tidak berkenan hadir ke posko, kami siap untuk datang,” kata Hafit.

Pihaknya tidak akan segan-segan merazia toko ikan yang masih menjual ikan aligator ataupun arapaima. Ikan yang telah disita akan dimusnahkan. (har/iwa/mg1)