PURWOREJO – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi isu sentral dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 ini. Banyak pihak menilai keberadaan surat ini menggeser peluang siswa yang bernilai tinggi untuk masuk ke sekolah favorit.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Yophi Prabowo mengakui ia mendapatkan banyak informasi dan keluhan dari masyarakat tentang hal itu. Dia melihat regulasi tersebut perlu dikaji ulang.

“Saya mendapatkan informasi dan keluhan dari masyarakat, dan sempat turun ke lapangan melakukan pengecekan. Memang banyak sekolah yang tidak bisa berbuat banyak ketika ada calon peserta didik yang membawa SKTM,” kata Yophi Jumat (6/7).

Ia tidak menyalahkan sekolah yang harus rela menolak siswa dengan nilai tinggi karena harus menampung siswa yang membawa SKTM. Hanya saja, keakuratan SKTM itu memang perlu dilihat lagi, apakah pemegangnya benar-benar miskin atau hanya memanfaatkannya agar lolos ke sekolah yang dituju.

“Seperti kita tahu memang Purworejo ini juga menjadi salah satu daerah zona merah kemiskinan. Namun SKTM memang harus benar-benar dibuktikan dulu, apakah dasar pembuatan surat itu mengacu pada data kemiskinan yang ada, atau sekadar diterbitkan saja,” tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo Said Romadhon mengatakan, SKTM tidak bisa diterbitkan begitu saja. Kepala desa dan camat yang menerbitkan surat itu harus berdasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Purworejo.

“Sebenarnya data miskin atau tidak itu sudah masuk dalam BDT. Dan apakah kepala desa atau camat sudah melihat atau belum?,” kata Said. Dikatakan, basis data terpadu itu selama ini ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Data itu juga telah disosialisasikan ke camat untuk diteruskan ke kepala desa dan lurah. “Jadi kalau memang tidak masuk BDT, ya jangan berani-berani (menerbitkan),” tambah Sekda.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Purworejo Budiyono mengatakan, sebanyak 60 persen dari sekitar 700 pendaftar di sekolahnya menggunakan SKTM. Dan seluruh pendaftar itu diterima sekolah. “Kami mengikuti aturan yang ada, di mana kuota miskin minimal 20 persen dan tidak ditentukan batas maksimalnya,” kata Budi.

Diakui, pendaftar SKTM bisa menyingkirkan pendaftar yang memiliki nilai bagus. Adanya aturan itu pihaknya hanya bisa pasrah dan berusaha memotivasi guru untuk siap menjadikan pintar anak-anak yang memiliki kemampuan akademik terbatas.

“Dari pengalaman yang ada, siswa yang kami terima tahun kemarin memiliki masalah nilai dalam kenaikan kelas. Bahkan dua siswa tidak bisa naik kelas. Ini baru terjadi di sekolah kami tahun ini. Semuanya masuk ke sini dengan SKTM,” ungkap Budi. (udi/laz/mg1)