PURWOREJO – Tempat karaoke yang nekat melakukan operasi tanpa mengantongi izin resmi dari Pemkab Purworejo ditutup paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kamis  (5/7). Setidaknya ada enam tempat karaoke yang berada di berbagai tempat itu dipasangi papan pemberitahuan tidak berizin, garis pembatas belum berizin dan stiker penyegelan.

Dipimpin langsung Kasatpol PP dan Damkar Budi Wibowo, dalam penyegelan itu Satpol PP melibatkan beberapa unsur, di antaranya, Kodim 0708, Subdenpom, Dinas Perhubungan, Polres Purworejo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Purworejo. Dalam operasi ini, petugas yang terlibat dibagi dalam tiga kelompok.

Budi mengungkapkan, ke-6 tempat karaoke yang ditutup berada di Desa Purwosari (Kecamatan Purwodadi) milik Hengki, dua tempat di Desa Seren (Kecamatan Gebang) dengan pemilik Daryanto dan Munir. Kemudian sebuah lokasi yang kerap disebut Ratan Miring di Kecamatan Butuh milik Husen, serta satu lagi di Desa Keduren (Kecamatan Purwodadi) milik Wahyu.

“Kami lakukan penutupan paksa karena selama ini pemilik nekat operasi walau tidak kantongi izin resmi. Selain itu, di antara mereka juga terindikasi menjadi peredaran miras,” ungkap Budi.

Dikatakan, seluruh proses penyegelan berjalan lancar dan kondusif. Sempat ada permohonan dari pemilik agar tidak dilakukan penutupan, namun petugas tetap bertindak. “Kami tidak serta merta melakukan penyegelan ini, karena melewati proses yang ditentukan seperti ada pemberitahuan lisan, tulisan dan beberapa di antaranya juga pernah kami sidangkan,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, operasi penutupan yang dilanjutkan dengan penyegelan tempat itu didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Nomor 303/072 Tanggal 8 Juni 2018 tentang Penutupan Tempat Kegiatan Karaoke serta Putusan hakim Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 180/pid C/2018/PN.PWR Tanggal 6 Juni 2018.

Dalam surat itu disampaikan, tempat karaoke itu telah melanggar Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Perda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata.

Sementara itu, Kasi Penyeldikan dan Penyidikan Satpol PP Purworejo Endang Muryani mengatakan, selama ini pihaknya telah menerima banyak aduan dan masukan dari masyarakat tentang keberadaan tempat karaoke. Warga mengaku resah dan terganggu dengan adanya tempat itu.

“Tempat karaoke yang kami segel ini bisa dibuka kembali asal telah mengantongi izin resmi. Jika mereka tepat nekat beroperasi walau tidak mengantongi izin, akan dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 232 KUHP,” tandas Endang. (udi/laz/mg1)