JOGJA – Lepas dari pro dan kotran penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018, Wakil Ketua Bidang Akademik Dewan Pendidikan DIJ Prof Buchory MS menyatakan niat baik pemerintah demi pemerataan kualitas dan mutu pendidikan. Kendati demikian, pelaksanaan sistem zonasi menjadi bahan evaluasi bersama. Agar ke depan pelaksanaan sistem tersebut tak berdampak negatif dan merugikan masyarakat guna mendapatkan pendidikan yang adil.

Dijelaskan, sistem zonasi PPDB mulai dikenalkan sejak 2017. Diatur melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. “Tujuannya memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru untuk memperoleh layanan pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif,” tuturnya.

Dengan sistem zonasi, lanjut Buchory, sekolah negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat. Sedikitnya 90 persen siswa yang diterima setidaknya merupakan warga yang berdomisili dalam zonasi sekolah.

Menurut Buchory, sistem zonasi memiliki aspek-aspek positif. Di antaranya, setiap sekolah bisa memperoleh siswa dengan kemampuan akademik relatif setara. Selain itu guna menghindarkan siswa pandai terpusat di sekolah tertentu saja. “Ini bisa mendukung perwujudan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Kendati demikian, Buchory tak menampik adanya aspek negatif sistem zonasi. Yakni, kondisi sekolah setiap jenjang yang belum setara. Baik dari segi sarana maupun prasarananya. Kedua, kurikulum yang digunakan juga belum sama. Sebab, masih ada sekolah menggunakan kurikulum 2013 (K13), namun ada pula yang masih menerapkan sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Selain itu, dari segi sumber daya manusia, Buchory mengakui, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik saat ini belum setara. Ditambah status akreditasi sekolah-sekolah yang belum sama.

Karena itu guna mendukung sistem zonasi dalam PPDB kali ini, kesetaraan kualitas antar sekolah pada jenjang yang sama harus terwujud di semua zona.

“Kalau tidak dapat diwujudkan, ya bisa mengurangi implementasi demokratisasi pendidikan di masyarakat,” ujar pengamat pendidikan yang juga wakil ketua Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI pusat ini.

Ihwal keluhan masyarakat tentang informasi zonasi PPDB yang tak merata, guru besar Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta ini berpendapat, proses sosialisasi semestinya dilakukan lewat perangkat desa.

Sehingga masyarakat secara luas bisa mengetahui dan memahami kebijakan sistem zonasi PPDB dari lingkungan terdekat. Sebaliknya, seseorang yang memiliki anak sebagai calon peserta PPDB perlu mencari tahu sendiri tentang sistem zonasi dan berupaya menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. (tif/yog/fn)