JOGJA – Kegiatan reresik Malioboro tiap Selasa Wage menjadi saat yang dinantikan para pemilik toko di Malioboro. Pada saat para pedagang kaki lima (PKL) di depan toko mereka libur, pendapatan para pemilik toko meningkat. Atas alasan itu pula mereka meminta kembali tanah yang saat ini ditempati para PKL. “Jauh bedanya. Kalau saat Selasa Wage sehari bisa Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Sedangkan pada hari biasa paling Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta,” ujar pemilik toko oleh-oleh di Malioboro Budi Susilo, Selasa (3/7).

Menurut Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) itu njomplangnya pendapatan yang diperoleh karena selama ini toko-toko di Malioboro terhalang lapak-lapak PKL. “Saat Selasa Wage ini toko kami baru kelihatan,” tambahnya.
Kondisi itu juga yang membuat PPM meminta kepada Pemkot Jogja mengembalikan hak tanah mereka yang selama ini dipakai PKL. Pria yang akrab disapa Cuncun itu menunjukan sertifikat tanah yang menunjukan jika batas tanah toko di Malioboro, sebelumnya sampai di trotoar. Tapi, lanjut dia, pada 1975 setiap toko di Malioboro diminta untuk memundurkan bangunanya tiga hingga lima meter. Alasan Wali Kota Jogja saat itu Sudjono karena akan dibuatkan trotoar bagi pejalan kaki. “Nyatanya malah dipakai lapak PKL, saat itu jika tidak mau mundur dicap anggota partai terlarang,” paparnya.

Cuncun mengaku pada awalnya mengultimatum Pemkot Jogja supaya mensterilkan trotoar di depan toko dari PKL pada Juli 2018 ini. Tapi melihat situasi, batas waktu tersebut diundur hingga setelah Pilpres 2019 nanti. Sebelumnya PPM sudah melayangkan surat ke wali Kota Jogja sejak Februari lalu.
Anggota PPM lainnya Sudi Murbintoro membenarkan hal itu. Pada saat itu orang tuanya akhirnya merelakan bagian depan tokonya yang diminta oleh Pemkot Jogja. Tapi ketika hingga saat ini malah dikuasai PKL, PPM meminta fungsinya dikembalikan. “Dulu katanya untuk pedestrian, kami minta dikembalikan karena PKL di depan toko juga membuat toko sepi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saat ini di luar komunitas Paguyuban Pelukis, Perajin dan PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) dan Tri Dharma yang berada di sisi barat Malioboro, Cuncun juga sering menemukan adanya PKL liar. Hanya bermodalkan kardus langsung membuka lapak di depan toko. “Sudah sering saya laporkan ke UPT Malioboro, malah katanya saya mau diserang PKL,” katanya.
Pria asli Jogja itu menambahkan keberadaan PKL di depan toko di Malioboro juga membuat beberapa toko di Malioboro gulung tikar atau berubah jenis usaha. Bintoro mencontohkan seperti toko kaset Kotamas, apotek Kimia Farma atau toko buku Sari Ilmu. “Toko saya juga sudah sepi, jarang ada yang datang,” terang pemilik toko kaus itu.

Cuncun menambahkan sebagai pemilik usaha mereka setiap tahun harus membayar PBB maupun pajak reklame dan lainnya, sedang PKL di depannya hanya membayar retribusi. Pemkot Jogja diminta juga memikirkan nasib pertokoan di Malioboro. “Saya juga mau jadi PKL, nanti tokonya saya tutup dijadikan gudang saja,” sindirnya.
Karena itu sejak Februari lalu PPM yang sudah mengantongi badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM itu, menyurati wali Kota Jogja meminta supaya lahan di depan pertokoan Malioboro steril dari PKL. Sebagai dasarnya Bintoro menyebut Perda Kota Jogja No 26/ 2002 tentang Penataan PKL. Dalam pasal 4 huruf e, jelas disebutkan PKL harus mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan. “Kalau kami meminta hak kami dikembalikan, apa izin mereka masih berlaku,” ujarnya setengah bertanya.

Pemkot Jogja juga diminta tidak tebang pilih. Bintoro mencontohkan seperti pemindahan PKL di Jalan Pasar Kembang, yang dijadikan jalur pedestrian. Tanah di sana merupakan Sultan Ground yang dikuasakan ke PT KAI. “Kembalikan hak toko, jalankan aturan sesuai Perda,” tegasnya.
Tapi karena belum direspons, PPM pun mengadukan persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ. Terkait hal itu Kepala ORI DIJ Budi Masthuri mengakui adanya aduan tersebut dan sudah mempertemukan PPM maupun Pemkot Jogja. “Beberapa waktu lalu keduanya sudah kami pertemukan, pihak Pemkot Jogja masih akan melakukan kajian atas klaim pedagang,” tuturnya.

Kepala UPT Malioboro Ekwanto juga mengaku masih melakukan klarifikasi dari data yang diajukan oleh PPM. Termasuk terkait dengan laporan adanya PKL liar yang beroperasi di Malioboro. “Masih kami klarifikasi,” ujar mantan lurah Prawirodirjan itu. (pra/din/mg1)