SLEMAN – Polres Sleman mengundang pengelola pengelola jip wisata volcano tour Merapi. Tujuannya, mendata dan mengetahui kelaikan armada dan rute wisata Lereng Merapi.

Kapolres Sleman AKBP M Firman Lukmanul Hakim mengatakan ada banyak faktor penyebab kecelakaan. Mulai dari kondisi jalan, alam, pengemudi hingga kelaikan kendaraan. Hasil diskusi akan menjadi rumusan standarisasi keamanan jip wisata.

“Sebenarnya yang kami undang tidak hanya dari Lereng Merapi, juga dari Tebing Breksi Prambanan. Kedua tempat ini memiliki karakter yang mirip. Kendaraannya harus aman kalau digunakan untuk menanjak,” kata Firman di Mapolres Sleman Selasa (3/7).

Pengelola wisata wajib menerapkan pelayanan prima. Mengendarai jip wisata bukan berdasarkan ego. Mengedepankan keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Telah terbentuk tim terpadu Polres Sleman dan Pemkab Sleman. Tim ini akan memayungi seluruh operator jip wisata. Termasuk mewajibkan pemeriksaan rutin armada wisata.

Terkait operasional hampir seluruh kendaraan wisata dinyatakan tidak laik. Berpatokan pada UU Lalulintas ada sejumlah aturan baku yang tidak terpenuhi. Hanya saja menjadi catatan sendiri saat hanya beroperasi untuk kawasan wisata.

“Dalam UU Lalulintas, kendaraan yang masuk jalan raya itu wajib memenuhi persyaratan. Tapi kendaraan wisata ini melaju di jalur khusus. Sehingga kami meminta agar minimal standar keselamatan dipenuhi,” kata Firman.

Beberapa lali Firman menjajal armada wisata di Lereng Merapi. Hasilnya mengejutkan, kendaraan-kendaraan tersebut tidak laik standar keselamatannya.

“Faktanya seperti itu. Rem, ban, lalu minyak rem dan kelengkapan lain wajib dicek. Saya mendapati tabung minyak rem pakai botol mineral, ini tidak laik. Minyak rem DOT 4 itu panas,” kata Firman.

Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi (AJWLM) wilayah timur Bambang Sugeng sependapat dengan Firman. Dia mengingatkan para ketua komunitas kendaraan wisata menghindari rute bahaya.

Saat survei rute (2/7), ada sejumlah jalur yang menjadi catatan. Terutama rute yang bersinggungan dengan truk pasir dan kawasan tambang pasir. Setidaknya dua rute ditutup karena tidak aman.

“Kami memiliki langkah tegas bagi komunitas yang melanggar. Jika melakukan kesalahan dan terjadi kecelakaan akan dibekukan sebulan tidak boleh beroperasi,” kata Bambang. (dwi/iwa/mg1)