KULONPROGO – Upaya pemerintah memperjuangkan warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) sudah maksimal. Tidak ada alasan warga bertahan di lokasi pembangunan bandara.

Demikian disampaikan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X Selasa (3/7). “Proses ganti rugi sudah. Warga yang tidak mampu juga sudah difasilitasi. Jadi saya tidak mengerti, mengapa mereka tidak mau pindah?” tanya HB X.

Tidak ada kepemilikan mutlak atas tanah ketika negara membutuhkan. Dalam kasus NYIA, hak tanah warga sudah beralih menjadi milik negara.
“Kulonprogo sudah tidak bisa mundur. Dalam waktu dekat setelah bandara jadi, harus sudah bisa menentukan bagaimana pertumbuhan ekonominya,” kata HB X saat syawalan di Gedung Taman Budaya Kulonprogo Selasa (3/7).

HB X berharap keamanan dan kenyamanan investasi terjamin. Warga Kulonprogo harus diuntungkan dalam setiap transaksi jual beli tanah.

“Belum lama ini saya menerima keluhan yang mengatakan tanah sekitar NYIA Rp 5 juta per meter. Saya tidak tahu, itu tanah milik siapa atau ulah calo tanah. Keuntungan justru ke orang lain (tengkulak tanah) bukan ke warga lokal,” kata HB X.

Warga tidak perlu terburu-buru menjual tanah. “Jangan mudah jual tanah. Lebih baik dijual ke orang sendiri. Jangan sampai jatuh ke tengkulak. Pak lurah bisa ikut membantu memberi pengarahan warganya,” ujar HB X.

Sedangkan koneksitas NYIA dengan Candi Borobudur akan dibuat jalan empat jalur. Tentu aka nada pembebasan lahan. Harapan HB X, saat pembebasan tanah warga Kulonprogo yang menikmati, bukan calo tanah.

“Sentolo ke utara juga akan dibuat jalan empat jalur. Nantinya akan bertemu jalan tol layang tembus ke Jogja di Ringroad Utara (Demak Ijo),” kata HB X.
Kulonprogo tidak akan tertutup lagi, terbuka luas untuk investasi. HB X berharap pertumbuhan bisa seimbang.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan pembebasan lahan NYIA jangan sampai seperti kasus pembebasan flayover Jombor. Ada kepala keluarga yang nekad bertahan. Akhirnya dibiarkan dan rugi sendiri. (tom/iwa/mg1)