JOGJA – Pemerintah pusat hingga daerah terus disibukkan dengan upaya pemerataan mutu pendidikan. Sistem zonasi mendadak menjadi tren sebagai solusi persoalan tersebut. Di sisi lain masih banyak “PR” yang lebih vital untuk segera diselesaikan. Yakni pemerataan pembangunan sekolah. Di wilayah DIJ, tak sedikit gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Mulai atap bolong, lantai jebol, hingga menjadi langganan kebanjiran saat musim hujan. Belum lagi halaman sekolah atau sarana lain yang tak lagi layak digunakan.
Gedung SD Seropan, Muntuk, Dlingo, Bantul, misalnya. Sebagian tanah di halaman depan sekolah amblas sejak 21 Desember 2017. Kondisi itu memicu amblasnya tanah di bawah ruang perpustakaan.

Kini seluruh gedung sekolah tak direkomendasikan sebagai sarana belajar-mengajar.
Selain kondisi tanah amblas, letak gedung yang berada di bawah tebing cukup membahayakan.
Ketika itu para siswa direlokasi di bekas gedung SD Seropan 2 yang berjarak sekitar 1 kilometer. Namun lantaran bangunan sekolahnya tak layak pakai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul lantas membuat enam tenda darurat di halaman taman kanak-kanak (TK) sebelah SD Seropan 2. Sekadar diketahui, SD Seropan 1 dan SD Seropan 2 telah di-regrouping menjadi SD Seropan dan menempati gedung sekolah yang amblas tersebut. Karena itu, demi keselamatan siswa proses belajar-mengajar dialihkan ke area bekas gedung SD Seropan 2. Saat itu BPBD Bantul mendirikan lima tenda sebagai tempat belajar sementara. Satu kelas lagi menumpang di gedung TK.
“Tenda darurat berlaku selama 22 hari,” ungkap Kepala Sekolah SD Seropan Wagiran kemarin (3/7). Selama siswa belajar di tenda darurat, BPBD membangun tiga shelter dari bambu beratap rumbia. Selanjutnya, siswa yang sebelumnya belajar di tenda dipindahkan ke shelter. Sisanya tetap bertahan di tenda. Selanjutnya BPBD membangun dua shelter tambahan. Karena kurang satu kelas, maka siswa kelas 6 dikembalikan ke gedung TK.

Ternyata hal itu menimbulkan persoalan baru. siswa kelas 6 merasa tak nyaman karena suasana TK terlalu bising. Terutama saat ujian. Karena itu, mereka terpaksa ditempatkan di salah satu ruang bekas gedung SD Seropan 2 khusus untuk pelaksanaan ujian. Kondisi tersebut masih bertahan sampai sekarang. Sementara pemerintah setempat sedang membangunkan gedung baru yang berjarak sekitar 100 meter dari bekas SD Seropan 2. Pembangunan gedung ditargetkan selesai pertengahan 2018.
Lantai sekolah amblas juga terjadi di SMP Hamong Putera Ngaglik, Sleman. Bahkan, kusen jendelanya banyak yang rapuh.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Hamong Putera Aris Wijanarko mengungkapkan, kerusakan gedung sekolahnya sudah cukup lama. Jika dibiarkan terlalu lama dia khawatir atap roboh. Dia telah berupaya minta bantuan ke pemerintah setempat untuk perbaikan gedung. Hanya, sejauh ini baru dua ruang kelas yang dapat alokasi dana untuk perbaikan. Itu belum cukup.

Masalah lain adalah belum adanya infrastruktur penunjang sarana belajar. Salah satunya, laboratorium komputer. “Jujur untuk pengadaan komputer kami belum sanggup,” bebernya.
Dalam penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer, siswa SMP Hamong Putera harus menumpang di SMK Hamong Putera Pakem.
Gedung rusak juga terjadi di SD Negeri Gentan, Ngaglik, yang berada satu kompleks dengan SMP Hamong Putera. “Dulu atap sekolah kami hampir roboh karena lapuk,” ungkap Beti Antina, salah seorang guru.
Kabid Pengelolaan Sarpras Pendidikan Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Sri Adi Marsanto menyatakan, sejauh ini telah menyalurkan bantuan untuk 12 SD dan 17 SMP. Adi mengakui, pembangunan sarana pendidikan di Sleman belum semuanya baik. “Tapi kami terus berupaya memeratakan sarana pendidikan,” ujarnya.

Menurut Adi, perbaikan gedung sekolah dilakukan bertahap. Tahun ini fokus perbaikan gedung rusak dan menambah sarana penunjang pembelajaran. Dia menjelaskan, dari total 17 SMP sebanyak 5 sekolah mendapat bantuan proses rehabilitasi ruang kelas, satu sekolah pembangunan laboratorium IPA, dan 11 lainnya mendapat jatah pengadaan laboratorium komputer. “Tiap tahun selalu kami alokasikan anggaran perbaikan sekolah,” ucapnya.
Dikatakan, Pemkab Sleman menargetkan pada 2020 seluruh sekolah pendidikan dasar, terdiri atas 506 SD dan 111 SMP memiliki sarana prasarana pendidikan yang sama dan merata.

Di Gunungkidul, sekolah rusak, salah satunya di SMPN 1 Tepus.

Kepala Sekolah SMP N 1 Tepus Heriyanto mengatakan, dari 12 ruangan hanya dua di antaranya yang layak digunakan. Sisanya rusak. Misalnya, bagian plafon jebol. Beberapa lantai pun berlubang, sehingga mengganggu kenyamanan siswa. “Sekolah kami memang sering direnovasi sejak 2012. Tahun lalu ada perbaikan tapi hanya di dua kelas,” ungkapnya.
Meski banyak ruang rusak, pihak sekolah mengajukan proposal bantuan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul untuk perluasan bangunan. Alasannya, antarruang satu dan lainnya terpisah cukup jauh, melintasi lapangan sepak bola. Heriyanto berharap, desain gedung sekolah baru dibuat dalam satu kompleks. “Bisa dibayangkan, jarak ruang guru dengan ruang kelas cukup jauh, harus jalan kaki,” ujarnya. Kabid SMP, Disdikpora Gunungkidul Kisworo tak menampik masih banyaknya bangunan sekolah yang butuh perbaikan. (ega/har/gun/yog/mg1)