JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan larangan bagi bekas narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan, DPRD kabupaten atau kota. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (1), syarat seseorang menjadi caleg tak boleh berlabel bekas terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual, maupun korupsi.

“Maksudnya mungkin baik. Untuk membatasi orang yang pernah berbuat pidana korupsi agar tidak lagi duduk di pemerintahan. Tapi hal itu bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan tentang itu,” ujar anggota Bawaslu DIJ Sri Rahayu Werdiningsih, Senin (2/7).
Sri menegaskan, secara hukum undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dari PKPU. Karena itu, Sri mengingatkan KPU untuk taat asas hukum. Agar dalam pembuatan PKPU tak melanggar aturan di atasnya. “Ini bukan berarti Bawaslu pro mantan koruptor,” tadasnya.

Dikatakan, pasal 240 UU No.7/2017 menyebutkan, pencalonan bekas napi yang dihukum 5 tahun dinyatakan secara terbuka di media. Sebab, tidak ada larangan dalam UU bagi bekas napi korupsi untuk maju menjadi anggota legislatif.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto menyatakan tetap berpegang pada PKPU. Dia pun bakal menolak bekas koruptor nyaleg.
“Soal kemungkinan judicial review (terhadap PKPU 20/2018, Red), itu di luar kewenangan kami menjawab,” katanya.

Dia bersikukuh, selama tak ada perubahan PKPU, proses pendaftaran caleg 2019 tetap berjalan sesuai aturan terkait. “Kalau nantinya ada perubahan aturan , tentu akan kami ikuti. Tapi sekarang PKPU itu masih berlaku,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, pendaftaran caleg dijadwalkan pada 4-17 Juli.
Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menghargai semangat KPU dalam penyaringan caleg. Namun dalam perkembangannya, PKPU 20/2018 terus menuai sorotan banyak pihak. Bahkan, ada yang menilai KPU telah melampaui batas wewenangnya, dengan menerbitkan aturan hukum yang dianggap bertentangan dengan hak warga negara.

Mereka yang pernah menjalani dan mendapat hukuman tersebut, menurut Inung, sapaan akrabnya, mengalami pengurangan hak. Karena itu, alangkah baiknya jika hal tersebut dimasukkan pula dalam amar putusan hakim. Yang tegas mengatur terkait pencabutan hak politik seorang warga negara.
“Jika memang semangatnya seperti itu, logikanya menjadi lebih baik yang mencabut (hak politik) bukan PKPU. Sebab, yang boleh mengurangi hak seseorang kan lembaga peradilan,” tuturnya.

Inung berharap, semangat yang hendak dibangun KPU harus terselesaikan dalam wilayah hukum secara teknis. Bukan sekadar semangat idealisme dan moral. Karena dalam tataran teknis terdapat problem yang lebih rumit. “Aturannya harus lebih terperinci. Misalnya, terhadap seseorang yang sudah menempuh sampai dengan upaya hukum terakhir dan dinyatakan bersalah, jelas yang bersangkutan tidak mungkin mencalonkan diri,” paparnya.

Anggota DPRD DIJ Anton Prabu Semendawai berpendapat, PKPU memiliki unsur kejelasan ukuran dan nilai etikanya. Selama ini syarat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif adalah mencantumkan surat bebas pidana dari lembaga peradilan. “Sedangkan undang-undang tindak pidana korupsi mengatur ancaman hukuman bagi koruptor di atas lima tahun,” katanya.
Dijelaskan, setelah mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian, setiap bakal caleg wajib membawanya ke pengadilan. Untuk mendapatkan surat keterangan belum pernah dipidana selama lima tahun. (pra/riz/yog/mg1)