PURWOREJO-Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di berbagai jenjang pendidikan, khususnya negeri, mulai dilakukan Senin (2/7). Kegiatan ini mendapat perhatian serius kalangan dari wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka meminta agar sekolah tetap mengikuti aturan yang ada dan tidak melakukan pungutan.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Purworejo Supangat mengatakan, penerimaan siswa baru rentan mendapat sorotan publik. Terlebih lagi jika itu terjadi di sekolah-sekolah favorit. “Semua harus mengikuti ketentuan yang berlaku, jangan sampai ada upaya penyelewenangan karena hal ini menjadi perhatian publik,” kata Supangat saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Purworejo, Senin (2/7).

Ditambahkannya, hal yang tidak kalah menarik dalam setiap penerimaan siswa baru adalah munculnya biaya dari hasil seleksi. Dia meminta agar sekolah dalam menerapkan adanya biaya harus disesuaikan dengan aturan atau ketentuan. “Jangan sampai ada pungutan-pungutan yang tidak jelas. Masyarakat sekarang lebih terbuka dan bisa menyebarluaskannya lewat media manapun. Dan jika itu sampai terjadi akan menjadi sebuah perseden buruk bagi pendidikan di Purworejo,” katanya.

Sementara itu, proses penerimaan siswa baru mulai berjalan di Purworejo. Pantauan Radar Jogja, sekolah favorit langsung diserbu peminat. Seperti halnya di SMPN 2 Purworejo yang akan menerima 224 siswa dalam penerimaan tahun ini, di hari pertama telah menerima pendaftaran sebanyak 130 anak.”Jumlah ini baru di hari pertana,’’ kata Wakil Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru SMPN 2 Purworejo Bambang Susilo.

Dikatakannya, kebijakan baru tentang berbagai persyaratan penerimaan siswa baru memang cukup merepotkan orang tua. Pihaknya berupaya menyikapi dengan baik adanya berbagai kebijakan yang ada. “Yang cukup pelik misalnya adanya penerapan zonasi. Di sini memang disyaratkan menyertakan kartu keluarga. Ini untuk mengetahui zona tempat tinggal bagi pendaftar,” kata Bambang. Selain ada ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo beberapa sekolah memang memberikan ketentuan khusus bagi siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dari aturan yang ada. (udi/din/mg1)