JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ serius mengawasi verifikasi faktual dukungan terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasilnya ditemukan beberapa pelanggaran. Di antaranya, pencatutan dukungan.
Komisioner Bawaslu DIJ Divisi Penindakan Pelanggaran Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, temuan pencatutan dukungan tersebut di antaranya di Gunungkidul. Temuan ini termasuk pelanggaran berat.
“Sanksi harus dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat, Red). Atau dukungan TMS harus diganti. Temuan itu terdapat dalam tahap terakhir verifikasi faktual sebelum pendaftaran calon,” kata Sri Rahayu tanpa menyebut berapa jumlah temuan saat ditemui di kantornya, Senin (2/7).

Sekadar catatan, ada empat calon DPD RI daerah pemilihan (dapil) DIJ yang belum memenuhi syarat. Yakni, Bachrul Ulum, Fidelis Diponegoro, Ismarindayani, dan Yohannes Widi Praptomo. Sri Rahayu mengatakan, di dalam masa pendaftaran, calon masih boleh mendaftar. Sembari memperbaiki proses pendaftaran dukungan.
“Di PKPU pendaftaran calon DPD 9-11 Juli 2018,” bebernya.
Temuan lain yang menjadi perhatian Bawaslu adalah panitia pemilihan kecamatan (PPK) di wilayah Sleman. PPK Kecamatan Seyegan, Ngaglik, dan Kalasan memberikan kategori MS (memenuhi persyaratan) sampel. Padahal, mereka tidak bertemu langsung. Namun, temuan ini telah dikoreksi KPU Sleman. Menurutnya, Bawaslu hanya memberikan saran perbaikan bila ada temuan dalam masa pengawasan.

“Jika tahap penindakan pelanggaran maka output-nya rekomendasi. Kecuali pelanggaran administrasi, maka output-nya putusan,” jelasnya.
Pada bagian lain, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) pemilu 2019 di DIJ dipastikan mengalami peningkatan jika dibandingkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan legislatif 2014 lalu. Peningkatan tersebut terjadi di hampir semua kabupaten dan kota, kecuali di Gunungkidul.
Ketua Bawaslu DIJ Bagus Sarwono mengatakan, setelah proses pencocokan data pemilih diketahui jumlah DPS untuk pemilu 2019. Sampai nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 28 Agustus 2018, publik dan pengawas masih bisa memberikan masukan dan tanggapan.

Dalam paparan di Bawaslu DIJ, Bagus menyebut DPS pada pemilu 2019 di DIJ mencapai 2.726.339 pemilih. Sementara pada DPT pada Pileg 2014 lalu ada 2.707.239 pemilih. Artinya, ada kenaikan sebesar 19.122 pemilih. “Logikanya memang jumlah penduduk bertambah dan karena tidak ada peristiwa kependudukan luar biasa seperti eksodus dan bencana,” katanya, Senin (2/7).
Terkait jumlah DPS di Gunungkidul, Bagus mengatakan, Bawaslu juga berkomunikasi dengan KPU. Di Gunungkidul, DPT pada Pileg 2014 lalu mencapai 617.599. Sedangkan pada DPS 2019 turun menjadi 607.112 atau ada selisih 10.487.
“Pihak KPU masih spekulatif, antara eksodus atau banyaknya orang meninggal. Tapi angkanya memang tinggi mencapai 10 ribu,” bebernya.
Tidak hanya jumlah DPS, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di DIJ juga dipastikan akan mengalami pelonjakan. Dari sebelumnya pada Pileg 2014 hanya 8.523 menjadi sekitar 11.791 TPS pada pemilu mendatang.

Peningkatan jumlah TPS, kata Bagus, terjadi karena pembatasan jumlah pemilih di TPS. Kalau dulu setiap TPS maksimal 400 pemilih sekarang diturunkan menjadi 300. Hasilnya semakin sedikit jumlah pemilih, TPS semakin banyak apalagi jumlah penduduk naik.
“Dibatasi maksimal 300 pemilih karena sekarang pemilu 5 kotak suara. Disimulasikan KPU asumsi paling cepat 5 menit. Penghitungan juga akan rumit, jika 4 kotak suara lalu sudah sampai malam maka pemilih di setiap TPS ditekan agar meminimalkan kecurangan,” jelasnya. (riz/zam/mg1)