JOGJA – Kemarin (29/6) adalah hari terakhir pengajuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) di balai pendidikan menengah (dikmen). Ternyata masih banyak orang tua calon siswa tak paham mekanisme pengurusan SKTM dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri. Akibatnya terjadi antrean panjang dan penumpukan berkas di balai dikmen.
Seperti terjadi di Balai Dikmen Sleman yang menempati kompleks Youth Center, Mlati. Ratusan orang tua calon siswa harus mengantre sejak pukul 05.00 untuk mendapatkan nomor antrean lebih awal. Saking banyaknya pengantre, pengurusan SKTM berjalan lama. Bahkan sampai tadi malam belum rampung.

“Saya antre sejak Subuh, tapi sampai sore ini belum dipanggil. Hari ini (kemarin, Red) menyelesaikan nomor antrean untuk hari sebelumnya dulu. Lama sekali pengurusannya,” ujar Tuti, salah seorang warga.
Kepala Seksi Pelayanan Balai Dikmen Sleman Aragani mengatakan, kendala utama yang mengakibatkan antrean adalah banyaknya pengurus SKTM. Hingga kemarin sore tak kurang 3.151 orang mengurus surat rekomendasi SKTM diterbitkan.

“Penduduk di Sleman ini jumlahnya ribuan dan memang banyak yang merupakan warga miskin. Sampai sore ini (kemarin, Red) saja kami sudah menerbitkan 500 surat,” ungkapnya.
Sebaliknya, jumlah tenaga pelayanan tak sebanding dengan warga yang mengurus SKTM. Dari ribuan pengajuan rekomendasi SKTM hanya dilayani 15 orang. Itu pun tak semua petugas melayani SKTM. Ada sebagian menangani pengambilan token PPDB online bagi siswa luar daerah. “Karena hari ini terakhir (pengurusan SKTM, Red), ya harus lembur,” ujarnya.

Aragani mengatakan, tahun ini merupakan kali pertama balai dikmen menangani pengurusan rekomendasi SKTM. Tahun lalu hal ini ditangani Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ.
Terpisah, Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sleman Sarastomo Ari Saptoto menyebutkan, sampai kemarin lebih dari 3 ribu warga mengurus SKTM. Sedangkan hari sebelumnya telah diterbitkan 2.519 SKTM.

“Setelah mendapatkan SKTM dari dinsos mereka melanjutkan ke Youth Center untuk mendapatkan surat rekomendasi. Kemudian terakhir diserahkan ke SMA atau SMA yang mereka tuju,” jelasnya.
Menurut Ari, total ada 34.128 warga Sleman masuk kategori miskin dan 63.462 warga tergolong rentan miskin.

Kondisi hampir serupa terjadi di Balai Dikmen Kota Jogja. Banyak warga telat memahami alur mengurus SKTM. Nurmasari, misalnya. Warga Bumijo ini tampak terburu-buru masuk ke Balai Dikmen sekitar pukul 13.00 kemarin. Dia ingin mengajukan SKTM untuk anaknya. Saat itulah dia baru tahu jika STKM harus diurus di Dinas Sosial Kota Jogja. “Saya baru tahu pas mau verifikasi kalau ternyata bisa pakai kartu menuju sejahtera (KMS) dan disuruh ke dikmen, lha ini nyandak tidak ya sudah jam segini,” ungkapnya. Dia pun mengakui belum membaca petunjuk tennis (juknis) PPDB dengan lengkap.

Demikian pula dialami Yusmi Indiarti. Warga Lempuyangan ini juga baru mengetahui informasi pengurusan SKTM untuk PPDB setelah membaca di internet. Dia sebenarnya sudah mendapatkan token jalur reguler. Namun belakangan berencana pindah ke jalur kategori tidak mampu karena memiliki KMS. “Saya baca di google kalau lewat jalur SKTM peluang diterimanya lebih besar,” ungkapnya. Yusmi mengira anaknya akan lebih mudah diterima jika menggunakan jalur ini, apalagi disebutkan nilai ujiannya cukup rendah.

Kepala Balai Dikmen Kota Joga Suhartati mengatakan, kejadian seperti dialami Yusmi dan Nurmasari tak harus terjadi jika mereka lebih perhatian.
Suhartati mengungkapkan, setiap hari ada sekitar 250 pengajuan SKTM. Hingga kemarin siang seribuan surat rekomendasi baru selesai. “Angka tersebut termasuk kecil dibanding kabupaten lain di DIJ,” katanya.
Agar kasus serupa tak kembali terjadi, Suhartati usul, ke depan perlu dibuat penjadwalan pengurusan SKTM per kecamatan. Hal itu guna menghindari penumpukan berkas di hari tertentu.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menilai, fenomena PPDB patut menjadi pembelajaran bagi masyarakat akan pentingnya tertib administrasi. “Dampaknya juga bisa terjadi pada saat pemilu,” katanya.
Menurut Fokki, ada banyak kelemahan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. juga soal nomor induk kependudukan (NIK) pendaftar yang sempat tak teridentifikasi oleh sistem online. “Membuat semua repot,” sambungnya.(ita/tif/yog/mg1)