Peran istimewa Jogjakarta tersebut tecermin dari peristiwa Jogja Kembali pada 29 Juni 1949. Peristiwa yang terjadi 69 tahun tersebut menjadikan salah satu tonggak eksistensi Republik Indonesia hingga kini. Jogja Kembali merupakan hari di mana seluruh tentara penjajah Belanda ditarik dari Jogjakarta sebagai ibukota Republik Indonesia.

Jogja Kembali merupakan bagian dari rentetan peristiwa penting sejarah mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono (HB) X menegaskan, peristiwa Jogja Kembali merupakan mata rantai tonggak sejarah sebelum dan sesudahnya. Tonggak sejarah tersebut adalah sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, Jogja Ibukota Republik 4 Januari 1946, Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Jogja Kembali 29 Juni 1949, kembalinya Ibukota RI ke Jakarta 27 Desember 1949, dan utuhnya Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh sejak 17 Agustus 1950.

“Tekad suwargi HB IX dan rakyat Jogja untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya dibuktikan dengan Amanat 5 September 1945 itu saja,” ujar HB X di Balai Kota Jogjakarta Jumat (29/6). Saat peristiwa Jogja Kembali, HB X menjabat sebagai Koordinator Menteri Pertahanan RI.

Komitmen HB IX terkait NKRI, lanjut HB X, juga ditunjukkan dengan dokumen Proklamasi yang ditandatangani HB IX pada 30 Juni 1949 atau sehari pascapenarikan tentara Belanda dari Jogjakarta. Dokumen tersebut disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Juli 1949.

“Menurut sejarawan Prof Djoko Suryo, peristiwa itu disebutnya Proklamasi Kedua yang bermakna ganda,” ungkap HB X.
Raja Keraton Jogjakarta dengan gelar Hamengku Bawono Ka 10 itu menambahkan, Proklamasi Kedua itu dimaknai sebagai pencanangan proklamasi kepada dunia internasional yang menegaskan Republik Indonesia masih tegak berdiri. Sebab, sebelumnya kedaulatan Republik Indonesia terkoyak oleh pendudukan Belanda.

“Kedua, juga penegasan HB IX sebagai representasi seluruh rakyat Jogja tetap konsisten mendukung RI,” jelasnya.

Uniknya waktu itu, tambah HB X, Presiden RI Soekarno ditahan di Bangka. Selain itu, Kepala Pemerintahan Darurat RI (PDRI) Syafruddin Parawiranegara menjalankan pemerintahan di Sumatera Barat. Sedang Proklamasi diucapkan oleh HB IX di Jogjakarta.

“Ini menunjukkan kelapangan dada dan kebesaran hati para pendahulu kita,” katanya.

Jika hal tersebut terjadi saat ini, jelas HB X, hanya tersebut akan berhenti menjadi perdebatan ketatanegaraan saja. “Karena yang dikedepankan adalah kepentingan golongan. Bahkan, menjadi sumbu pendek impeachment terhadap oresiden,” ucapnya.

Serangan Oemoem 1 Maret 1949 mengisyaratkan RI secara de facto masih eksis. Proklamasi Kedua menyatakan RI secara de jure tetap berdaulat.

Dengan demikian, kedaulatan RI secara de facto dan de jure melalui Proklamasi Kedua yang dicanangkan HB IX agar memperoleh pengakuan dunia internasional. “Ini penting dikenang agar kita tidak kehilangan sejarah yang menjadi pengikat persatuan bangsa,” paparnya. (*/pra/amd/mg1)