PURWOREJO-Sebuah ujaran kebencian yang mendiskreditkan Ketua Umum dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang disebarluaskan melalui grup WhatsApp dilaporkan pengurus DPC PDI Perjuangan Purworejo ke Polres dan Panwas Kabupaten Purworejo, kemarin (26/6). Pelaku diduga seorang bidan yang berstatus PNS dan menjadi pedamping dalam kegiatan PKK desa.

Kader PDI Perjuangan yang menerima laporan pertama kalinya, Priyambodo mengungkapkan jika penyebaran ujaran itu melalui grup WA kelompok PKK Desa Kerep Kecamatan Kemiri. Salah satu anggota dari grup yang berjumlah sekitar 32 orang itu selanjutnya men-screenshoot gambar tersebut dan mengirimkan padanya. “Saya menilai jika hal itu merugikan bagi PDI Perjuangan dan melaporkan ke pengurus DPC,” kata Priyambodo saat mengikuti pelaporan ke Panwas Kabupaten Purworejo.

Diungkapkann jika pelaku penyebaran itu tidak tercatat sebagai warga di Desa Kerep, hanya saja sebagai pengawai kesehatan tingkat kecamatan
dia menjadi salah satu pendamping kegiatan di PKK desa. “Dia sering datang ke posyandu dan terlibat aktif bersama dengan PKK,” imbuh Priyambodo.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDI Perjuangan Purworejo, Bambang Winaryo mengatakan kejadian itu sempat menyulut emosi sejumlah kader. Beberapa orang sempat berencana meluncur ke kediaman penyebar ujaran, hanya saja dicegah pengurus. “Kami meminta semua kader untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosinya. Memang tadi sempat ada yang emosi dan hendak ke lokasi tapi
berhasil dicegah,” ujar Bambang.

Disinggung mengenai kontain ujaran tersebut, Bambang mengatakan jika dalam ujaran itu disampaikan sebuah gambar baliho PDI Perjuangan dengan kalimat “PDI Perjuangan Tidak Butuh Suara Umat Islam”. Tidak sampai di situ, di kolom komentar juga ditambahkan kata “Viralkan…. monggo dipenggalih olehe milih”. “Dari kejadian ini kita langsung laporkan ke polres. Namun dari Polres
disarankan untuk melaporkan ke Panwas karena ada hubungannya dengan pemilihan gubernur,” tambahnya.

Dikatakannya, jika yang disampikan dalam ujaran kebencian itu tidaklah benar dan sangat merugikan PDI Perjuangan. Apalagi dalam momen pemilihan gubernur Jawa Tengah yang digelar hari ini.

Ketua DPC PDI Perjuangan Luhur Pambudi menambahkan pada prinsipnya, PDI Perjuangan sangat membutuhkan suara semua elemen dan tidak membedakan agama yang ada. “Kami tidak membeda-bedakan dan membutuhkan suara semua golongan,” kata Luhur.

Terkait adanya kejadian itu dia meminta semua kader tetap tenang dan percaya dengan pengurus DPC PDI Perjuangan. Dan terhadap pelaku penyebaran ujaran itu dia berharap ada tindakan yang tegas.

Ketua Panwas Kabupaten Purworejo Rinto Hariyadi membenarkan adanya pelaporan itu. Dari kejadian itu langsung ditindaklanjuti dengan memanggil para saksi dan terlapor. “Kami akan melakukan klarifikasi apakah penyebar ujaran itu PNS atau bukan. Tentu akan ada proses lebih jauh jika yang dilaporkan itu semua benar,” kata Rinto.

Salah satu anggota grup WhatsApp PKK Desa Kerep Kecamatan Kemiri, Purworejo, Suprapti, 40, memenuhi panggilan Panwas Kabupaten Purworejo tadi malam (26/6). Dia datang didampingi suaminya Suroto, 47, dan beberapa pengurus DPC PDI Perjuangan termasuk Ketua DPC Luhur Pambudi Mulyono.

Suprapti mengaku jika penyebar ujaran yakni Murtiningsih adalah PNS di Puskemas Kecamatan Kemiri yang selama ini menjadi bidan pembina Desa Kerep. Sebelum memunculkan postingan tersebut di grup, selama ini Murtiningsih tidak pernah sekalipun
melakukan pembahasan terkait politik baik melalui forum WA maupun ketemu langsung. “Selama ini yang dibahas atau dishare tidak ada yang berbau politik. Paling banter tentang PKK, lansia maupun balita,” kata Suprapti.

Dia mengaku kaget ada share dari Murtiningsih tentang hal tersebut. Merasa risih karena dia juga merasa sebagai umat Islam dan tidak pernah memiliki pemikiran tersebut, langsung
menanyakan share Murtiningsih itu ke admin grup.
Admin grup, Astri Pravitaningrum tampaknya langsung menegur yang bersangkutan dan langsung diberikan permohonan maaf dari Murtiningsih terhadap seluruh anggota grup. Tidak lama kemudian, postingan itu
dihapus. “Saya memang melaporkan adanya postingan itu ke Pak Priyambodo yang saya ketahui sebagai kader PDIP di Kerep,” tambahnya. (udi/din/ong)