JOGJA – Sebulan ke depan menjadi waktu sibuk bagi panitia seleksi (pansel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab dalam melakukan penjaringan, pansel ditarget bisa mengumumkan hasil seleksi 14 Agustus 2018.

Ketua Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota DIJ Khamim Zarkasih Putro mengatakan sesuai arahan Bawaslu Pusat, pansel hanya memiliki waktu sebulan melakukan penjaringan hingga penyeleksian. Waktu pendaftaran hanya tujuh hari, dari 28 Juni hingga 4 Juli.

”Kami harus bergerak cepat. Terutama dalam sosialisasi untuk penjaringan. Kami ditarget 16 Agustus keanggotan Bawaslu harus sudah dilantik,” kata Khamim di Kantor Bawaslu DIJ kemarin (26/6).

Dikatakan, seleksi tersebut didasari Keputusan Bawaslu Nomor 0390/K.Bawaslu/HK.01.01/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Karena itu, di tingkat kabupaten/kota kini tidak lagi sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), tetapi sudah menjadi Bawaslu yang permanen dengan struktur lebih rapi.

“Tidak hanya KPU yang punya kemapanan dalam organisasi. Pengawas juga perlu dilembagakan, diinstitusikan dengan lebih baik,” katanya.

Mengenai kuota calon anggota, setiap daerah memiliki perbedaan. Perbedaan itu karena faktor kebutuhan dan komposisi penduduk. Disebutkan, untuk Jogja dan Kulonprogo kebutuhannya tiga, sementara Gunungkidul, Sleman dan Bantul lima.

“Sosialisasi akan terus dilakukan dengan menggandeng perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan (Ormas),” kata Khamim.

Sekretaris Pansel Bawaslu DIJ Wasingatu Zakiyah mengatakan untuk memenuhi syarat yang ditentukan Bawaslu Pusat selama seminggu dapat menjaring 59 pendaftar. Diharapkan keterlibatan perempuan mengikuti seleksi bisa lebih besar, sehingga dapat memenuhi kuota 30 persen perempuan.

“Semoga kaum perempuan yang mendaftar bisa cukup banyak. Sehingga kami bisa memilih di antara mereka yang benar-benar berkualitas,” kata Wasingatu.

Beberapa tahapan yang harus dilalui peserta seleksi adalah tes administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan dan tes wawancara. Serangkaian tes tersebut hanya diberikan masing-masing selama dua hari.

Bagi pendaftar yang memiliki latar belakang pendidikan hukum memiliki peluang lebih besar untuk menjadi anggota Bawaslu. “Di antara yang terpilih nanti ada yang berlatar belakang pendidikan hukum. Sebab ini kan persoalan Pemilu, lebih banyak soal hukum,” kata Wasingatu. (bhn/iwa/ong)