Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan, predikat opini WTP menunjukkan pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik. “Kalaupun ada kesalahan, maka kesalahan itu tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan,” kata Yoeke.

Opini WTP diterima Pemda DIY sejak 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Sebagai tindak lanjut diterimanya LHP BPK itu, DPRD DIY telah membentuk panitia khusus (pansus) bahan acara (BA) No. 22 Tahun 2018. Tugas pansus itu membahas sejumlah hal yang menjadi temuan BPK. Pansus telah beberapa kali menggelar rapat kerja dengan mengundang mitra kerja dari Pemda DIY.

DPRD DIY, kata Yoeke, melihat pengelolaan keuangan Pemda DIY cukup memuaskan. Dikatakan, penilaian BPK bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai visi misi Pemda DIY.

Namun demikian, Yoeke mengingatkan, mestinya penilaian itu selaras dengan kemampuan Pemda DIY meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat dan pengangguran.

Meningkatkan UMKM yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatkan stabilitas keamanan, kecerdasan masyarakat, kemandirian masyarakat dan pengelolaan keuangan PNS dalam melayani masyarakat. “Semua itu membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak,” katanya.

Sedangkan Gubernur DIY Hamengku Buwono X mengucapkan terima kasih ke BPK. Opini WTP itu sebagai implementasi kerja sama semua pihak. Baik eksekutif maupun legislatif. Terkait masih adanya temuan BPK, gubernur berharap menjadi ajang instropeksi. “Ini agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel,” ajak gubernur. (tyo/gp/mg1)