Selain meninjau tanah enclave, pansus juga mendatangi Pantai Watukodok, Tanjungsari, Gunungkidul. Pengelolaan tanah SG di Pantai Watukodok telah mengundang konflik di tengah masyarakat setempat.

Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko datang ke lokasi bersama beberapa anggota pansus. Di antaranya, Bambang Chrisnadi, Agus Sumartono, Slamet, Arif Setiadi dan Suparja. Mereka diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gunungkidul Sudodo dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Winaryo.

Rendradi mengatakan, peninjauan lapangan ke Watukodok merupakan tindak lanjut dari laporan anggota pansus yang mendengar secara langsung terjadinya konflik di Pantai Watu Kodok dan Pantai Seruni. “Kami ingin tahu konflik yang terjadi di lapangan karena di Kabupaten Bantul juga ada yang seperti ini,” kata Rendradi.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Winaryo, menyatakan tanah SG di Pantai Watukodok sampai Pantai Sepanjang seluas 11 hektare. Proses sertifikasi sudah dimulai 2016. Hanya saja sampai saat ini sertifikatnya belum jadi. Winaryo mengatakan, khusus Pantai Seruni sudah ada izin investasi. “Di Pantai Seruni tidak ada tanah SG. Semua sudah dibeli oleh investor dari masyarakat,” kata dia.

Camat Tanjungsari Ramadian Wijayanto menambahkan, konflik di Watu Kodok terjadi pada 2015. Awalnya ada investor mengajukan kekancingan ke keraton. Berbekal surat dari keraton terbit izin. Dalam perjalanannya, ada konflik warga Pedukuhan Kelor Desa Kemadang dengan pekerja investor. “Kami mediasi biar warga bisa berdagang di sana. Bu Heni Supiyani selaku investor bersedia geser ke sebelah barat di Pantai Watu Kodok. Menyewa tanah kas desa,” terangnya.

Menanggapi itu, Rendradi mengakui, konflik tanah memang pelik. “Selalu begitu jika terjadi masalah tanah, seperti di Jalur Gaza konflik ra rampung-rampung. Seperti cerita wayang Rebutan Kikis Tunggarana,” kelakarnya disambut tawa. (had/gp/mg1)