Pelaksanaan Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diawasi DPRD DIY. Pengawasan dilakukan dengan membentuk panitia khusus (pansus).

Selain mengadakan rapat-rapat kerja dengan mengundang eksekutif, pansus yang diketuai Rendradi Suprihandoko beberapa kali mengadakan peninjauan lapangan. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Desa Gadingsari, Sanden, Bantul, Desa Mangunan, Dlingo, Bantul dan Pantai Watukodok, Tanjungsari, Gunungkidul.

Kunjungan ke Desa Gadingsari meninjau tanah kasultanan atau Sultanaat Grond (SG) seluas 2 hektare yang diklaim oleh Trah Sultan Hamengku Buwono VII. Di lokasi pansus menemukan dua patok tanah merah yang dipasang Trah Sultan Hamengku Buwono VII dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Sedangkan kedatangan pansus ke Mangunan guna mengklarifikasi status tanah enclave (daerah kantong). Kehadiran anggota dewan dipimpin langsung Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko. Turut hadir di lokasi Penghageng Paniti Kismo Keraton Yogyakarta KGPH Hadiwinoto.

Dalam kesempatan itu Hadiwinoto mengakui kasultanan tidak memiliki tanah di daerah-daerah enclave Kasunanan Surakarta di Bantul. Berdasarkan sejarahnya, daerah enclave bukan wilayah kasultanan. “Tidak ada tanah SG di daerah enclave,” ungkap Gusti Hadi di Balai Desa Mangunan, Dlingo, Bantul.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mangunan Widodo mengatakan, sesuai data maupun peta desa, tak menjumpai tanah SG di desanya. “Dulunya Mangunan ini masuk wilayah Imogiri Surakarta,” terang Widodo.

Anggota Pansus Suwardi mengaku lega mendengarkan keterangan Gusti Hadi. Dia bercerita sejumlah warga Mangunan kerap mengeluh. Upaya mengurus sertifikat atas tanah yang mereka gunakan terganjal. Gara-garanya, tanah yang mereka tempati dianggap sebagai tanah SG.

Setelah ada penjelasan Gusti Hadi itu, Suwardi meminta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY menghentikan pendataan tanah SG di Desa Mangunan. Inventarisasi dan identifikasi oleh DPTR DIY membuat warga kesulitan memroses sertifikat tanah miliknya. Tanah di Mangunan terbagi atas tiga jenis. Yaitu, tanah desa, tanah oro-oro atau OO dan tanah warga. Tanah OO sebagian digarap warga dan sebagian lagi dikelola pemerintah.

“Tolong pendataan tanah SG di Mangunan dicoret. Kasihan masyarakat,” pinta Suwardi kepada Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi DPTR DIY Agus T. Junaidi yang ikut mendampingi pansus.

Sejarah hukum wilayah enclave masuk DIY disampaikan Anggota Pansus Suharwanta. Menurut dia, tanah enclave terjadi usai Perang Diponegoro 1825-1830. Wilayah kasultanan yang semula luas dipangkas dengan Perjanjian Klaten 27 September 1830. Wilayah kasultanan tinggal daerah Mataram (selatan Gunung Merapi) dan Gunungkidul. (tyo/gp/mg1)