Prestasi itu menjadi momentum mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Opini WTP itu diperoleh setelah BPK mengadakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DIY Tahun Anggaran 2017. Termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemda DIY.

“Kami sangat berharap LKPD yang telah diaudit oleh BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Terutama terkait dengan penganggaran,” ucap Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar saat berbicara di hadapan rapat paripurna istimewa DPRD DIY yang berlangsung Jumat (25/5) di ruang paripurna DPRD DIY.

LKPD yang mendapatkan opini WTP mempunyai kualitas informasi yang cukup handal. Karena itu dengan memahami lebih mendalam tujuh jenis laporan keuangan, keterkaitan antara jenis laporan keuangan dan akun-akun di dalamnya dapat menuntun semua pihak terhadap keputusan keuangan yang diambil berikut pertanggungjawabannya.

“Baik keputusan keuangan saat ini dan ke depan,” kata pria kelahiran 23 Maret 1959 ini. Dengan begitu, pihaknya berharap hasil pemeriksaan tersebut memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Auditor yang mengawali karir sebagai guru itu mengingatkan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya berdampak terjadinya potensi dan indikasi kerugian negara, maka harus disikapi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Mantan anggota DPR RI ini mengingatkan, opini yang diberikan pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, bukan merupakan jaminan tidak adanya penyimpangan.

“Ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK,” ungkap Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri ini.

Bahrullah mengungkapkan adanya peningkatan kualitas pertanggungjawaban dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah mendapatkan opini WTP. Tahun Anggaran 2016 secara nasional jumlah pemerintah daerah yang memeroleh opini WTP sebanyak 378 daerah. Ini meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 313 daerah.

Rapat paripurna istimewa dihadiri Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dipimpin Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Tampak mendampingi tiga wakil ketua dewan Arif Noor Hartanto, Dharma Setiawan dan Rany Widayati serta diikuti para anggota dewan.

Acara juga dihadiri jajaran pejabat Pemda DIY seperti Sekda DIY Gatot Saptadi, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) DIY. Di antaranya seperti Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri.

Bahrullah menambahkan, tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai Pemda DIY, BPK masih menemukan beberapa permasalah. Meski demikian, permasalahan itu secara material tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Di antaranya temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap SMA/SMK sebagai unit kerja baru di lingkungan Pemda DIY. Itu sebagai dampak pengalihan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang belum memadai.

Selanjutnya temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Antara lain Dinas PUP dan ESDM DIY belum memroses jaminan pertambangan milik perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi senilai Rp 272.326.106.00. Kemudian pelaksanaan operasional angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja dengan sistem Buy The Service tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

Wakil Ketua BPK mengingatkan, sesuai pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Bila pimpinan atau anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substabsi laporan hasil pemeriksaan, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan perwakilan BPK Provinsi DIY,” jelasnya. (tyo/gp/mg1)