Seperti lautan visual. Begitu pernyataan Tutiek Masria Widyo yang berada di Jalan Kaliurang Km 5 Sleman. Anggota Pansus Pengawasan Perda DIY No 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merasa heran dengan maraknya reklame atau iklan luar ruang di kawasan tersebut.

“Ini menodai keindahan kota,” ucap Tutiek. Setali tiga uang, Ketua Pansus Sukarman menilai kondisi itu sebagai bentuk pelanggaran yang membutuhkan tindakan tegas. Dia merasa prihatin karena DIY memiliki Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Regulasi itu sudah ditetapkan sejak 9 Oktober 2017. Namun praktiknya di lapangan pelanggaran masih banyak terjadi.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUP dan ESDM DIY Bambang Sugaib mengakui kondisi tersebut. Saat mendampingi anggota pansus, Sugaib menunjukkan salah satu papan reklame yang melanggar. Sesuai perda, batas minimal ketinggian dari jarak aspal mestinya 5 meter. Di lapangan ditemukan jarak reklame satu dengan yang lainnya terlalu dekat. “ Tidak beraturan,” ungkap Bambang.

Setelah mengadakan peninjauan dan menemukan sejumlah pelanggaran, pansus kemudian mengadakan rapat kerja. Dalam pertemuan itu terungkap beragam fakta mengejutkan. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUP dan ESDM Harwanto SH memaparkan pada 2015 ada sebanyak 241 iklan, reklame atau papan informas terpasang pada ruas-ruas jalan provinsi. Dari jumlah itu hanya 5 persen atau 12 saja yang mengantongi izin. Selebihnya sejumlah 229 reklame tidak berizin alias bodong.

Menurut Harwanto, tidak mungkin para pemasang papan reklame mengajukan izin pada 2016. Sebab sejak tahun itu terbit moratorium izin pemasangan iklan, reklame dan papan informasi yang baru.

Dia belum mengetahui siapa saja pemasang iklan tersebut. Demikian pula dia tidak mengerti berapa kerugian pemerintah daerah akibat pemasangan reklame bodong tersebut. Itu karena perizinan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

“Bina Marga Dinas PUP dan ESDM DIY hanya berwenang di ruas jalan nasional. Itu pun di bawah Balai Pelaksana Jalan Nasional VII yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah,” kata Harwanto.

Adapun sebaran reklame tidak berizin merata di sejumlah lokasi. Di antaranya, sembilan ruas jalan provinsi di Kabupaten Sleman, dua ruas jalan di Bantul, 18 ruas jalan di Gunungkidul dan 10 ruas jalan d Kulonprogo.

Dalam rapar kerja itu, Harwanto mengatakan pernah ada operasi nonyustisi oleh Satpol PP DIY. Namun karena tidak ada anggaran pembongkaran, akhirnya dibiarkan saja dan tidak dibongkar. Memasuki 2017 banyak ditemukan reklame tanpa izin. Sesuai aturan, sudah dikeluarkan teguran hingga tiga kali. Setelah itu akan dilakukan tindakan yustisi.

Dikatakan, membongkar reklame ukuran besar membutuhkan dana. Biayanya lebih kurang Rp 60 juta. Dengan demikian, untuk membongkar 229 iklan luar yang bodong memerlukan anggaran yang tidak sedikit. “Sekitar Rp 13,7 miliar,” kata Harwanto.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menilai hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Dinas PUP dan ESDM DIY maupun Satpol PP DIY untuk menertibkannya. “Data ulang yang tidak berizin. Beri tanda. Tempeli stiker,” pintanya.

Pembongkaran menjadi pilihan terakhir karena butuh dana yang tidak sedikit. Wakil Ketua DPRD DIY Rani Widayati menambahkan, harus ada sanksi tegas agar pemasang reklame tidak berizin menjadi jera. Sebaliknya, pemasang reklame yang sudah mengantongi izin jangan lantas berlaku seenaknya. Misalnya tidak mengindahkan ukuran maupun titik-titik pemasangan sesuai peraturan yang ada. (had/gp/mg1)