SELAIN protes jarak zonasi SMP, hari pertama entry data PPDB SMA/SMK negeri 2018/2019 di Kota Jogja membuat sibuk petugas dinas sosial setempat. Ratusan orang tua/wali calon siswa SMA/SMK memadati kantor Dinas Sosial Kota Jogja, Senin. Kehadiran mereka untuk mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang menjadi salah satu syarat pendaftaran bagi siswa pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) dan peserta program keluarga harapan (PKH). Maupun calon siswa yang masuk basis data terpadu.
Sebagian besar orang tua/wali calon siswa mengurus SKTM setelah mengetahui informasi rujukan dari Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Jogja.

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) PPDB, peserta dari keluarga tidak mampu dapat mengurus verifikasi data pendaftaran melalui balai dikmen. Syaratnya melampirkan SKTM yang diterbitkan dinas sosial setempat.
Suratmi, warga Jetisharjo pemegang KMS dan PKH, mengaku, baru mengetahui jika pengurusan SKTM harus melalui dinsos. “Saya kecelik, tadi ke dinas. Kalau mengurus KMS suruh ke dikmen. Di sana ada pengumuman suruh menumpuk SKTM asli, fotokopi kartu keluarga, dan surat tanda lulus. Padahal saya kan sudah punya KMS,” bebernya.

Dari sekolah anaknya di SMPN 1 Kota Jogja, Suratmi merasa tidak ada sosialisasi terkait pengurusan SKTM.
Hal senada diungkapkan Gunawan Supriadi. Warga Mantrijeron yang juga pemegang KMS itu juga baru tahu informasi pengurusan SKTM Senin. Dia mengaku sudah mengacu juknis PPDB terkait jalur SKTM. “Terteranya urus SKTM ke dikmen, setelah dari dikmen baru tahu harus ke dinsos dulu, tidak ada petunjuk,” sesalnya.

Terpisah, Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial Dinsos Kota Jogja Supriyanto mengatakan, masa pengurusan SKTM seharusnya sudah berakhir. Melalui surat nomor 421/6098 yang diterbitkan 31 Mei 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ meminta Dinsos Kota Jogja memberikan pelayanan penerbitan SKTM bagi calon siswa pada 4-23 Juni. “Kami sudah cari info ke disdikpora, apakah sudah disosialisasikan. Dijawab baru disosialisasikan kepada operator sekolahan,” bebernya.

Dijelaskan, SKTM hanya berlaku bagi calon siswa yang sudah terdaftar dalam basis data terpadu atau pemegang KMS maupun PKH. Sehingga, seharusnya tidak ada yang bisa mengajukan baru.
“Bisa jadi masuk tiga-tiganya. Tapi yang tidak masuk sama sekali ya tidak dibuatkan SKTM,” tegasnya.

Agar persoalan serupa tak terulang, Supriyanto berharap, ke depan Disdikpora DIJ bisa melakukan sosialisasi secara lebih detail dan luas. Tidak hanya di sekolah maupun siswa. Tapi juga kelurahan-kelurahan. Alasannya, tak sedikit warga yang bertanya di kelurahan terkait SKTM. “Nah, dari kelurahan lalu tanya ke sini. Paling tidak, kelurahan bisa menyampaikan informasi juga,” tutur Supriyanto.

Sementara itu, sejak pukul 07.30 hingga 12.00 kemarin tercatat 275 orang terlayani pengurusan SKTM. Lebih dari 100 berkas data lainnya masih menumpuk. “Mudah-mudahan besok (hari ini, Red) sudah selesai,” harapnya.
Kepala Disdikpora DIJ Baskara Aji mengklaim, juknis PPDB sudah cukup jelas. “Kan sudah jelas SKTM itu yang menerbitkan dinsos setempat. Nah, setelah mendapatkannya dibawa ke balai dikmen sekolah yang dituju untuk didata,” katanya.

Menjawab kegelisahan para orang tua/wali calon siswa SMA/SMK, Aji menyatakan, sosialisasi juknis PPDB sudah dilakukan di semua sekolah di kota/kabupaten se-DIJ. Dia justru menyesalkan masih banyak calon peserta PPDB yang merasa kurang informasi akibat belum membaca dan memahami juknis tersebut. “Silakan pahami juknis dulu,” pintanya. Bagi masyarakat yang merasa masih belum jelas ihwal PPDB, lanjut Aji, bisa bertanya lewat telepon dinas terkait atau melalui website: dikpora.jogjaprov.go.id. (tif/yog/mg1)