Kota Yogyakarta semakin berkembang. Baik di bidang perindustrian, perdagangan, jasa, maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Salah satunya dengan berdirinya minimarket sebagai usaha jejaring berskala nasional.
Untuk mengantisipasi jumlah minimarket jejaring yang berlebih dan melindungi pelaku usaha lokal maupun pasar tradisional, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih terjadi berbagai pelanggaran dan masih ada sebagian yang belum dilakukan penindakan yang serius. Di samping pentingnya penegakkan atas perwal, juga mendesak adanya revisi terhadap regulasi tersebut.

Masih terjadinya berbagai pelanggaran terhadap perwal tentunya berdampak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga merugikan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang UMKM, pengusaha lokal (warung/toko), serta pedagang pasar tradisional.

Ada beberapa pelanggaran yang masih terlihat serta sering terjadi, antara lain:

1. Jumlah
Dari sisi jumlah minimarket jejaring, sesuai dengan perwal dibatasi hanya 52 buah, tersebar di 14 kecamatan. Kuota ini sudah penuh sejak 2009. Kenyataannya, hampir 10 tahun ini terjadi penambahan melebihi kuota. Pemkot sudah sering melakukan penindakan, namun pelanggaran dari sisi jumlah masih selalu muncul. Ibarat pepatah “mati satu tumbuh seribu”.

2. Jarak
Sesuai pasal 6 (ayat (1) Perwal Nomor 79 Tahun 2010, usaha waralaba minimarket berjarak paling dekat 400 meter dari pasar tradisional. Sampai saat ini masih ada beberapa toko waralaba yang jaraknya kurang dari 400 meter. Alasan masih harus menyelesaikan sewa bangunan jangka panjang seharusnya tidak bisa ditoleransi. Perlu ada batas waktu yang lebih cepat bagi pelanggar untuk wajib pindah ke lokasi lain dengan jarak lebih 400 meter dari pasar tradisional.

3. Minimarket Jejaring Tanpa Nama
Untuk menyiasati pembatasan kuota 52 minimarket, tak sedikit pengusaha toko waralaba berjejaring membuka usaha dengan label lain. Atau tak menyertakan nama toko di papan maupun baliho. Namun, di label harga produk (struk) dan tas kresek masih masih menggunakan label nama minimarket jejaring tertentu.
Sementara isi Perwal Nomor 79 Tahun 2010 yang perlu segera direvisi untuk penyempurnaan dan melindungi UMKM, toko/warung, dan pasar tradisional, yaitu:
a. Pembatasan Jam Buka
Di dalam perwal belum diatur jam buka minimarket jejaring. Selama ini semua buka 24 jam. Dari 52 minimarket jejaring, sebagian perlu dibatasi jam buka maksimal pukul 22.00, sisanya boleh buka 24 jam.
b. Belum Berpihak Kepada UMKM
Pasal 3 dan pasal 7 poin (e) Perwal 79/2010 menyebutkan bahwa minimarket berjejaring harus memberdayakan UMKM setempa. Dengan memberi kesempatan produk UMKM dijual di minimarket jejaring terkait. Faktanya, hanya sedikit produk UMKM yang dijual di minimarket. Itu pun hanya sekadar untuk memenuhi syarat. Perwal seharusnya menyebutkan jumlah/persentase produk. Misal, di minimarket jejaring minimal 10 persen produk yang dijual adalah produk UMKM setempat.
c. Toleransi Terlalu Lama
Pasal 10 poin (b) perwal terkait menyatakan bahwa usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai ketentuan diberi kesempatan satu (1) kali masa perpanjangan izin gangguan. Hal ini menjadikan pelanggaran berlarut dan berpotensi memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang lain. Akan lebih baik dalam pasal tersebut direvisi. Siapapun yang melanggar agar segera mematuhi dan diberi kesempatan dalam tahun tersebut untuk mematuhi perwal.
Dengan demikian penegakan perwal dengan sikap tegas pemkot terhadap pelanggaran yang terjadi sangat diperlukan untuk melindungi UMKM, pelaku usaha lokal, dan keberadaan pasar tradisional. Di samping itu revisi beberapa pasal Perwal diperlukan tentunya untuk keadilan dan melindungi masyarakat Kota Jogja.(*/yog/mg1)