JOGJA – Konflik internal Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (BTI) belum juga menemui titik terang. Ketua Yayasan BTI Tjokir Sam mengatakan, konflik bermula saat pergantian kepemimpinan dan pergeseran jabatan. Ada beberapa pihak yang tak setuju. Tjokir menuding, sebagian pihak yang berseberangan telah melakukan aksi kurang terpuji. “Saya kira wajar ya jika setiap jabatan itu di-rolling,” ungkapnya di Gedung BTI, Jalan Kranggan No 11, Kota Jogja Jumat (22/6).

Tjokir menepis isu yang menyebutkan internal yayasan BTI telah bertindak tidak transparan dalam pengelolaan administrasi. Tjokir membantah ada upaya memperkaya diri. “Memperkaya diri bagaimana wong kami terus nombok,” ucapnya.

Tjokir mengaku tak ingin ada konflik. Apalagi yayasan yang dipimpinnya merupakan lembaga bidang pendidikan. Dia mengklaim telah berupaya merangkul semua guru dan staf BTI. Termasuk kelompok yang menentang kebijakan yayasan. Hanya, tak semua penggawa BTI mau dirangkulnya. “Mau bagaimana lagi,” sesalnya.

Tjokir tak menampik bahwa konflik tersebut menimbulkan efek buruk bagi BTI. Apalagi, saat ini yayasan sedang berusaha menggaet simpati masyarakat agar mau menyekolahkan anak-anak mereka di SD, SMP, maupun SMA BTI.

Sebagaimana diketahui, konflik BTI sejak beberapa waktu lalu menyebabkan sebagian murid terpaksa berpindah tempat belajar di salah satu rumah kerabat Keraton Jogjakarta. Terlait hal tersebut, Tjokir meminta agar para siswa kembali sekolah di Gedung BTI dan melakukan daftar ulang pada tahun ajaran baru ini. Dia khawatir, para siswa tersebut tidak tercatat sebagai siswa secara nasional karena ikut dengan guru yang berseberangan pendapat dengan pihak yayasan. Di sisi lain, Tjokir menyatakan siap membantu pengurusan ijazah siswa yang telah lulus. Karena ijazah harus ditandatangani oleh kepala sekolah yang terdaftar pada dinas pendidikan setempat. Dia juga membuka diri menyelesaikan konflik lewat rekonsiliasi.

Sementara itu, Onchan Purba, penasihat hukum Yayasan BTI, menyatakan, kepengurusan Yayasan BTI sah menurut hukum. Pada 21 Februari 2018 BTI menerima surat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Surat bernomor AHU-AH.01.06-006953 menjelaskan tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional Bhinneka Tunggal Ika. “Makanya pihak-pihak di luar jangan membuat masalah karena yayasan ini sudah sah,” tegas advokat yang juga alumnus Sekolah BTI itu.

Keabsahan Yayasan BTI diakui mantan Sekretaris Yayasan BTI M.Achadi, selaku wakil dari pihak yang bersengketa. “Mau dikelola siapa saja (yayasan, Red) kami tidak masalah. Tapi persoalan kami diselesaikan dulu,” pintanya.

Dia menyebutkan, mulai pertengahan 2017 kegiatan pembelajaran siswa diselenggarakan wali murid. “Saya tahu ini salah, tapi semua demi menyelamatkan murid-murid,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, hal yang menjadi permasalahan lantaran Achadi dan beberapa rekannya merasa “dibuang” oleh yayasan tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Bahkan kemudian dibentuk yayasan baru. Achadi mengklaim, siswa yang ikut dengannya dan lulus telah mendapatkan ijazah. Mereka dinyatakan lulus secara sah.

Karena itu, Achadi meminta bantuan ombudsman untuk memfasilitasi proses audit administrasi Yayasan BTI, yang menurutnya, belum selesai. Achadi menuding pihak yayasan tidak transparan. Dia mengklaim ada uang milik beberapa kawannya di sekolah tapi tidak diakui. Padahal jumlahnya mencapai puluhan juta. Achadi juga menuding penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) banyak kerancuan. “Karena sejak 2015 yayasan sudah tidak ada. Uangnya dibawa oleh tiga orang pembina,” tudingnya tanpa menyebut siapa sosok yang dimaksud.

Persoalan lainnya, lanjut Achadi, pihak sekolah telah melanggar perjanjian dengan Keraton Jogjakarta. Sebab, pada awalnya keraton mengizinkan Yayasan BTI memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan pembelajaran. Pelanggaran yang dimaksud karena yayasan menyewakan lapangan basket yang ada di lingkungan sekolah kepada pihak luar. “Bukan hanya itu, sejak 2014 surat perjanjian dengan keraton juga telah habis dan belum diperpanjang,” bebernya.

Berdasarkan semua hal tersebut Achadi meminta pengurus Yayasan BTI yang sah buka-bukaan menyelesaikan masalah audit keuangan berama-sama.(har/yog/fn)