JOGJA – Toleransi yang diberikan Pemprov DIJ kepada penarik becak motor (betor) untuk bisa beroperasi di kawasan tertib lalu lintas Kota Jogja berakhir hari ini (23/6).

Seusai kesepakatan, betor diperbolehkan beroperasi hanya selama libur Lebaran. Tepatnya pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

Asisten Sekprov (Asekprov) Bidang Ekonomi dan Pembangunan DIJ Budi Wibowo menegaskan, setelah batas waktu tersebut, keberadaan betor di jalan berstatus ilegal. Pemprov DIJ kembali memberlakukan kebijakan larangan betor.

”Nanti penegakannya seperti apa, apakah akan dirazia, akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ maupun aparat kepolisian,” jelas Budi kepada Radar Jogja Jumat (22/6).

Meski belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur keberadaan betor, pemprov berpegang pada Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Apalagi, secara spesifikasi betor tidak sesuai dengan kendaraan bermotor pada umumnya.

Kalau pun betor dibolehkan beroperasi, kata Budi, spesifikasinya harus sesuai dengan prototype becak listrik yang diinisiasi Pemkot Jogja. Namun, untuk bisa beroperasi becak listrik tetap harus mendapatkan izin kelayakan dari Kementerian Perhubungan. ”Kami berharap becak listrik bisa jadi angkutan wisata,” katanya.

Di bagian lain, Budi mendorong dinas perhubungan agar segera membuat program pelatihan keterampilan bagi para penarik betor. Agar mereka bisa berusaha di bidang lain. ”Saya koordinasikan ke Kadishub, progres pelatihan usaha sejauh mana,” ucap Budi.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Sigit Sapto Raharjo mengatakan, pasca pelarangan operasional betor, langkah selanjutnya berupa penertiban kawasan tertib lalu lintas. ”Saya minta kesepakatan bersama itu dipatuhi,” tegasnya.

Terkait pelatihan bagi awak betor, menurut Sigit, saat ini sedang dalam tahap pendataan. Untuk mencari tahu detail jumlah pengemudi betor di Jogjakarta. Rencana memberikan pelatihan keterampilan usaha kepada pengemudi betor telah disampaikan kepada gubernur. Sigit mengklaim, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DIJ siap mendukung program pelatihan tersebut.

”Pemprov siap mewadahi mereka mau usaha apa,” ujar Sigit.

Selain pelatihan keterampilan, para awak betor juga akan mendapatkan subsidi peralatan usaha. Misalnya untuk membuka warung. Leading sector-nya dinas tenaga kerja dan transmigrasi. “Bantuannya bisa berupa kompor, gas, atau meja. Ada juga pelatihan dari balai latihan kerja,” sambungnya.

Terpisah, Pardimin,46, salah seorang pengemudi betor, bersikukuh untuk mengais rezeki di jalanan. Dia tetap akan beroperasi, meski kesepakatan waktu operasional betor telah berakhir. ”Kalau tidak narik, nggak ada pemasukan. Jadi mau bagaimana lagi?” keluhnya bernada tanya.

Saat disinggung soal pelatihan kerja, dia tak mau berandai-andai. Menurutnya, untuk membuka suatu usaha tak cukup hanya dengan modal keterampilan. Tapi juga butuh modal uang tak sedikit. (bhn/yog/fn)