JOGJA – Dorongan yang dilakukan GKR Hemas pada para perempuan untuk berani terjun dalam dunia politik menjadi bumerang baginya. Ucapannya tersebut malah menjadi pemantik bagi kalangan perempuan yang didorongnya terjun ke DPD maupun DPR, meminta isteri Raja Keraton Jogja itu kembali maju sebagai senator.

“Banyak kolega dari DPD, DPR maupun para aktivis perempuan ngotot agar saya mencalonkan kembali untuk Pemilu 2019. Kalau saya menolak dianggapnya tidak konsisten dalam perjuangan,” ujar GKR Hemas dalam pertemuan dengan pendukungnya di Keraton Kilen Jogja beberapa waktu lalu. Menurut dia dalam beberapa kali pertemuan Nasional Kaukus Perempuan Parlemen dirinya sering mengatakan jika perempuan harus berani terjun ke dunia politik, dan perjuangan perempuan di dunia politik masih sangat panjang.

Diakuinya dorongan dari kalangan perempuan tersebut yang membuatnya pada Pemilu 2019 nanti kembali mencalonkan diri sebagai calon senator dari daerah pemilihan DIJ. Tapi di luar dukungan perempuan tersebut ibu lima puteri itu juga menyoroti sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia masih terdapat kelemahan. “Bisa kita lihat dalam praktek-praktek ketatanegaraan tetapi juga dapat dilihat dari struktur konstitusi kita hasil amandemen pada periode awal Reformasi,” ungkapnya.

Hemas mencontohkan saat ini sistem politik atau pemerintahan Indonesia adalah Presidensiil tapi dalam prakteknya justru seperti Parlementer. Hal itu terlihat, lanjut dia, karena lembaga legislatif DPR yang lebih kuat dibandingkan eksekutif atau Presiden.
Di DPD Hemas mengaku akan berusaha untuk meluruskan kejanggalan-kejanggalan dalam Konstitusi. Salah satunya Hemas menyebut melalui Amandemen.

Menurut dia hal itu merupakan salah satu alasan paling fundamen dirinya mencalonkan kembali, yaitu ingin mewujudkan adanya proses Amandemen UUD NRI 1945 secara komprehensif. “Agar kedepannya anak cucu kita tidak lagi mendapatkan warisan Konstitusi yang serba darurat dan mengambang,” katanya. (pra/ong)