KULONPROGO – Libur dan cuti bersama Lebaran telah usai. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Kulonprogo sudah masuk kerja. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung tancap gas memberikan pelayanan Kamis (21/6).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo Triyono mengatakan tidak seluruh karyawan BKAD bisa menikmati liburan Lebaran. Hal tersebut demi mengutamakan pelayanan publik.

Salah satu yang tidak menikmati libur Lebaran adalah petugas pendata pajak Mineral Batuan Bukan Logam. Petugas tersebut diminta tetap bekerja membantu BKAD bisa menyelesaikan laporan keuangan 2017.

“Sebab, pada Jumat (22/6) BKAD harus sudah menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Keuangan Pemkab Kulonprogo 2017. Selanjutnya dibahas dan disahkan bersama DPRD Kulonprogo. Teman-teman yang bekerja di akuntansi dan keuangan lembur mengejar target,” kata Triyono.

BKAD juga harus menyiapkan pengelolaan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Juli 2018. Tidak menutup kemungkinan, bagian anggaran dan perbendaharaan juga akan lembur supaya gaji ke-13 PNS Pemkab Kulonprogo tidak kacau.

“Bagi karyawan yang bisa menikmati libur panjang, diharapkan bisa masuk kerja kembali dalam suasana yang segar dengan semangat Syawal. Semangat meningkatkan pengabdian sebagai ibadah. Sebab mengabdi dengan niat ibadah tidak kalah nilainya dibanding amalan lain,” kata Triyono.

BKAD terdapat 89 orang PNS dan 100 persen masuk pada hari pertama kerja kemarin. Begitu juga dengan 42 Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas di luar dan sembilan THL yang bekerja di dalam ruangan.

“Mengikuti amanat Pak Bupati, libur sudah cukup. Hari ini (21/6) harus sudah masuk kerja, syawalan juga sudah dilakukan di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati pada Rabu (20/6). OPD diharapkan sudah tune in bekerja seperti biasa,” kata Triyono.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kulonprogo Eko Pranyoto mengatakan hari pertama kerja di Dinsos tidak terlalu terasa. Sebab Dinsos tetap membuka pelayanan pada masa libur Lebaran. Bahkan sudah ada belasan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Dinsos untuk kebutuhan Pendaftaran Peserta Didik Baru pada awal libur Lebaran.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulonprogo Eka Pranyata mengatakan hal senada. OPD-nya juga langsung mengejar target pendataan warga miskin absolut dan berusia lanjut usia (lansia) di 88 desa/kelurahan se-Kulonprogo dengan tenggat waktu maksimal 17 Agustus 2018.

“Pendataan akan dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tingkat desa disertai data dan dokumentasi pribadi. Termasuk persoalan kemiskinan yang dialami warga. Pembentukan LKS melibatkan seluruh personel Dinsos P3A, baik PNS maupun non-PNS, termasuk pendamping,” kata Eka.

Kebijakan pembentukan LKS dan pendataan berbasis desa dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi warga lansia miskin absolute. Mereka sukar difasilitasi program pemberdayaan, khususnya mereka yang sudah tinggal sendiri atau bersama keluarga namun masih masuk kategori prasejahtera atau rentan miskin.

“Pada Agustus 2018 minimal harus sudah ada data dari 40 desa/kelurahan tersebut. LKS ini memiliki data riil mengenai kondisi di lapangan,” kata Eka. (tom/iwa/fn)