BERGULAT dengan tumpukan sampah di TPST Piyungan sebenarnya bukan hal baru bagi Sarjani. Apalagi dia berdomisili di Desa Sitimulyo. Rumahnya tak jauh dari lokasi pengepulan sampah dari Sleman, Kota Jogja, dan Bantul itu.

Kehidupan Sarjani makin dekat dengan sampah sejak dua tahun silam. Meskipun dia mulai dipercaya menangani TPST Piyungan sejak tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut mengalami overload pada 2012.

”Senang tidak senang, suka tidak suka saya harus menjalankan perintah atasan,” ungkap Sarjani ketika berbincang dengan Radar Jogja belum lama ini.
Setiap musim libur sudah pasti kesibukan Sarjani meningkat dari hari-hari biasanya. Terlebih saat musim libur Lebaran. Seperti hari-hari lalu. Sarjani menyebut, angka kenaikan sampah dari tiga daerah penghasil sampah TPST Piyungan mencapai 40 persen.

Pada hari-hari biasa saja tak kurang 580 ton sampah menumpuk di TPST Piyungan. Itu artinya, selama libur Lebaran sampah yang masuk TPST Piyungan mencapai seribu ton per hari.

Demi menjaga tiga daerah tersebut bersih dari sampah, Sarjani sampai harus memberlakukan sistem gilir bagi setiap personel persampahan selama libur Lebaran. “Semua personel (operator dan timbangan, Red) siaga 24 jam,” katanya.

Sebab, bila TPST Piyungan libur sehari saja, bisa dipastikan sampah-sampah akan menggunung di depo-depo sampah.

Banyak duka menangani sampah di Piyungan. Tidak hanya saat lebaran, tetapi juga pada hari-hari normal. Protes warga sekitar TPST bisa dibilang telah menjadi makanan sehari-hari. Belum lagi teguran dan kemarahan pejabat pemerintahan. “Dimarahi oleh wali kota atau bupati sudah pernah saya alami,” ungkapnya.

Diakui, lokasi TPST Piyungan rawan menimbulkan konflik warga sekitarnya. Sebab, jalan masuk ke lokasi pembuangan sampah menjadi satu dengan akses warga menuju permukiman. Titik puncak konflik kerap terjadi saat ratusan truk setiap hari datang memadati jalan-jalan tersebut, sehingga menyebabkan kemacetan.

Jika sudah begitu, kata Sarjani, warga terkadang mencari-cari kesalahan pengelola sampah dengan alasan lalat dan juga bau sampah. Ancaman mereka mau menutup akses jalan dengan ditanami pohon.

Dia ingat betul ketika pertama kali menjabat kepala seksi TPST Piyungan pada 2016. Saat itu hujan mengguyur sepanjang tahun. Padahal, setiap penghujan selalu terjadi musim lalat. Pada saat musim lalat berbagai jenis obat disiapkan untuk membunuh serangga itu. ”Setiap disemprot seminggu muncul lagi dan kemudian pindah ke rumah warga. Ini yang membuat saya dilema,” katanya.

Bagaimana dengan penilaian Adipura? Sarjani mengaku kerap senam jantung saat didatangi tim penilai Adipura. Bagaiamana tidak, pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator penilaian. Maka tak heran, ketika Bantul, Kota Jogja, dan Sleman tidak memperoleh Adipura karena persoalan pengelolaan sampah, dialah yang menjadi sasaran semprot orang nomor satu di tiap kabupaten/kota tersebut.

”Saat itulah saya langsung kena semprot bupati dan wali kota. Tapi saya harus bagaimana? Tugas saya di sini bagaimana mengondisikan sampah 580 ton tiap hari itu masuk di TPST yang sudah overload,” keluhnya.

Sarjani menegaskan, saat ini tak bisa lagi mengatasi persoalan sampah secara teori. Pengelola harus pintar mengatur zona aktif (tempat sampah dibuang) dan zona pasif (sampah diendapkan). ”Kontrol landfill sudah tidak berlaku, lha wong setiap hari saya dikejar-kejar 160 truk. Baru seminggu zona pasif dihidupkan sudah dijadikan zona aktif lagi,” jelasnya.

Dia hanya bisa berharap, seluruh warga Jogjakarta, khususnya di Sleman, Kota Jogja, dan Bantul memiliki kesadaran untuk memilah dan memilih sampah sebelum dibuang ke depo-depo yang akhirnya digelontor di TPST Piyungan. Sejauh ini sampah yang masuk ke Piyungan masih campuran. Tidak dipilah berdasarkan jenisnya.

Kerja penggawa TPST Piyungan kian berat tatkala alat berat yang tersedia kerap rusak dimakan usia. Belum lagi jumlah personel pengelola TPST yang tak lebih dari 30 orang. (yog/fn)