GUNUNGKIDUL – Pro kontra pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) benar-benar bukan menjadi masalah bagi pemerintah kabupaten/kota di DIJ. Pemkab Gunungkidul bahkan berani menggunakan dana tak terduga untuk membayar THR.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran hingga Rp 40,7 miliar untuk membayar THR bagi 8.612 ASN.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan, anggaran THR sebenarnya telah teralokasi di APBD 2018 sebesar Rp 37,5 miliar. Namun, adanya ketentuan penambahan komponen THR selain gaji pokok, seperti tunjangan keluarga, fungsional, dan struktural, anggaran yang telah dipatok tak mencukupi. Kekurangannya lantas diambilkan dari dana tak terduga sebesar Rp 3,2 miliar.

Pegawai non ASN pun akan diberi THR. Hanya, pengalokasian anggarannya dibebankan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Besaran THR bagi pegawai non ASN yang totalnya mencapai 4.453 orang disesuaikan kondisi anggaran tiap OPD. Misalnya, dengan menggeser pos anggaran upah pegawai. “Jadi semua bisa ter-cover. Karena ini kebijakan pusat, kami ikuti,” ujarnya kemarin (6/6).

Kabar tersebut disambut antusias seorang tenaga honorer sekolah dasar (SD) di wilayah Wonosari Bayu Prihartanto. Dia berharap THR benar-benar cair dan sampai ke kantong tenaga honorer sesuai yang dijanjikan. Supaya bisa digunakan untuk kebutuhan Lebaran. “Insentif kami kecil. Semoga kami juga memperoleh THR,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Gunungkidul Heri Nugroho menilai, pemberian THR sudah sesuai dengan prosedur. Aturannya jelas, yakni Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 903/3387/SJ. Surat edaran tersebut menyebutkan, dana tak terduga pada APBD bisa digunakan untuk membayar THR ASN. “Bagaimana pun hal itu telah menjadi hak bagi ASN maupun pegawai non ASN. Saya hanya berharap THR itu dibelanjakan di Gunungkidul, sehingga masyarakat yang tidak dapat THR bisa mendapatkan bagian dari itu,” tutur politikus Golkar itu.

Di bagian lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Tommy Harahap menyatakan telah membuka posko pengaduan THR bagi pegawai perusahaan swasta. “Kami juga telah menyampaikan surat edaran terkait THR. Dalam waktu dekat ada petugas kroscek langsung ke kantor-kantor perusahaan,” kata Tommy. Bagi pegawai swasta yang merasa tak mendapatkan hak untuk Lebaran dipersilakan mengadu ke posko THR.(gun/yog/fn)