SOSIALISASI DIIKUTI PERANGKAT DESA

“Lindungi dan jaga tanah desa,” pinta Wakil Gubernur (Wagub) DIY Paku Alam X saat memberikan pengarahan di depan peserta sosialisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Tanah Desa di Unit 8 Kompleks Kepatihan Rabu (6/6).

Sosialisasi diadakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Pesertanya adalah para kepala desa, perangkat desa, kecamatan dan anggota badan permusyaratan desa (BPD) se-DIY.

PESERTA MENYIMAK SERIUS

Sesuai UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Pengaturan lebih teknis dan operasional tanah desa

dilakukan melalui peraturan desa.

Wagub kembali mengingatkan, pengendalian dan pemanfaatan tanah desa agar mengacu pada aturan. Sesuai Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017, tanah desa adalah tanah yang asal usulnya dari kasultanan dan/atau kadipaten yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan hak anggaduh.

Jenis tanah desa terbagi atas tanah kas desa, tanah pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum. “Penggunaan tanah desa dilakukan dengan cara digarap sendiri, sewa, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penggunaan,” ungkap Paku Alam X.

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno menjelaskan latar belakang diadakannya sosialisasi tersebut. Secara detail Krido menerangkan pengertian empat jenis tanah desa. Tanah kas desa merupakan bagian dari tanah desa yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan pelungguh menjadi bagian tanah desa untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa.

Adapun pengarem-arem digunakan untuk tunjungan kepala desa dan perangkat desa yang purna tugas. Jenis keempat tanah desa untuk kepentingan umum. “Misalnya untuk makam, jalan desa, pasar desa dan lainnya,” jelas mantan kepala pelaksana BPBD DIY ini.

Dasar kebijakan pengaturan tanah desa merujuk Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 No. 16 dan Rijksblad Kadipaten Pakualaman Tahun 1918 No. 18. Dikatakan, tanah desa merupakan milik kasultanan dan kadipaten. Pemanfaatan tanah desa diserahkan kepada pemerintah desa.

“Pemanfaatan tanah desa oleh pemerintah desa harus mendapatkan izin tertulis dari kasultanan dan kadipaten,” ungkap birokrat yang pernah menjabat camat Turi, Berbah dan Depok, Sleman ini.

Serat kekancingan sebagai hak anggaduh diberikan dalam bentuk satu kesatuan kepada setiap desa. Berdasarkan serat kekancingan sebagai hak anggaduh, pemerintah desa bersama BPD menetapkan peraturan desa mengenai pemanfaatan tanah desa.

Hak anggaduh merupakan hak adat yang diberikan kasultanan dan kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah kasultanan atau tanah kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.

“Pemanfaatan tanah desa, serat kekancingan hak anggaduh difasilitasi dinas dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY,” ujarnya. Untuk mendapatkan serat kekancingan hak anggaduh , pemerintah desa mengajukan permohonan ke kasultanan dan kadipaten.

Untuk sementara di masa transisi permohonan ditujukan kepada gubernur melalui bupati dengan tembusan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Surat permohonan dilampiri data tanah desa didasarkan legger desa, peta desa, fakta di lapangan dan/atau sumber lainnya.

Krido juga menyinggung pelepasan tanah desa. “Pelepasan tanah desa harus hati-hati dan sesuai aturan. Jangan sampai timbul risiko kelak di kemudian hari,” ingatnya.

Pelepasan tanah desa itu mendapatkan respons dari peserta. Di antaranya datang daru perangkat Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, Desa Nogotirto, Gamping, Sleman dan Desa Siraman, Wonosari, Gunungkidul.

Pelepasan tanah desa antara lain untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Juga kepentingan relokasi hunian karena bencana dan tukar menukar atau penjualan tanah desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan tanah desa. (kus/fn)