HOROE POERWADI
Wakil Wali Kota Jogja

JOGJA – Tak semua pemerintah daerah di Indonesia siap menjalankan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 903/3387/SJ tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), yang bersumber pada APBD setempat. Namun itu tak terjadi di DIJ. Pemkot Jogja berencana mencairkan THR tersebut hari ini Rabu (6/6).
“Kalau gaji ke-13 kami usahakan 4 Juli sudah bisa dibayarkan,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono Selasa (5/6).
THR dan gaji ke-13 ASN Pemkot Jogja telah dialokasikan di APBD 2018 mencapai Rp 48 miliar.
Tiap ASN berhak menerima THR yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, dan tunjangan struktural. Itu semua diberikan tanpa menghilangkan tunjangan kinerja, yang juga diatur dalam SE Mendagri 903. “Rambunya jelas, tidak ada pergeseran anggaran,” tegasnya.
Adapun konsekuensi pembayaran THR dan gaji ke-13 tanpa menggeser anggaran lain, maka para ASN tak akan mendapat tambahan penghasilan pegawai (TPP) berupa tunjangan kinerja secara utuh. Ini berkaitan dengan kondisi keuangan daerah.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengakui jika TPP yang akan diterima ASN tahun ini tak akan maksimal. Karena harus disesuaikan kemampuan anggaran yang ada. “Kalau harus menggeser anggaran pun kami belum yakin dengan landasan hukumnya,” katanya.
HP, sapaannya, menegaskan, TPP maupun THR dan gaji ke-13 tak mungkin menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD tahun lalu maupun dana tak terduga. Sebab, semua alokasi APBD jelas peruntukannya, sehingga tak bisa dilakukan perubahan secara langsung. “Dana tidak terduga jelas untuk bencana, kalau dialihkan malah jadi bencana bagi yang memberi,” selorohnya.

Jika di Pemkot Jogja tak terjadi pergeseran anggaran, tidak demikian di Pemprov DIJ. Sekprov DIJ Gatot Saptadi meyakini pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN tak akan mengganggu APBD 2018. Namun, Gatot tak menampik jika hal itu menyebabkan pergeseran anggaran. Kendati demikian, Gatot mengklaim bahwa alokasi THR dan gaji ke-13 telah teranggarkan di kerangka APBD. Meskipun secara teknis anggaran harus dilakukan penataan ulang. “Karena sebelumnya THR hanya berupa gaji pokok. Sekarang kan ada tambahan berbagai komponen, otomatis ada peningkatan alokasi anggaran. Tetapi itu mencukupi,” ujarnya.
Meski ada tambahan komponen selain gaji pokok, menurut Gatot, besaran kenaikan anggaran tidak signifikan. Sehingga sumbernya cukup diambilkan dari kas APBD yang telah tersedia. “Tinggal diatur pos-posnya. Intinya siap dibayarkan, hanya menunggu waktu,” lanjut Gatot.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) DIJ Aris Eko Nugroho mengungkapkan, total anggaran disediakan untuk THR dan gaji ke-13 ASN pemprov mencapai Rp 128 miliar. Untuk 11.774 pegawai. Awalnya pemprov hanya mengalokasikan dana Rp 95 miliar. Rinciannya, Rp 51,7 miliar untuk gaji ke-13 dan Rp 43,3 miliar THR. Belakangan, munculnya edaran Mendagri menyebabkan pembengkakan anggaran THR dan gaji ke-13 hingga Rp 33 miliar.
Lebih lanjut Aris menjelaskan, SE Mendagri 903 memuat ketentuan bahwa sumber pembayaran THR dan gaji ke-13 bisa berasal dari belanja tak terduga, jadwal ulang kegiatan, dan penggunaan kas tersedia.
“Nah, kami gunakan yang terakhir (penggunaan kas, Red) karena ABPD DIJ masih mampu,” katanya.

Sementara itu, THR bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul malah sudah dicairkan sejak Senin (4/6).
Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Bantul Sri Edi Astuti menyatakan, SE Mendagri 903 cukup sebagai landasan pencairan THR dan gaji ke-13 ASN menggunakan APBD.
“Kalau tidak ada aturan, kami tidak berani,” katanya.
Edi mengklaim, Pemkab Bantul telah menyiapkan alokasi anggaran THR dan gaji ke-13 ASN sejak jauh hari. Hanya, pencairannya menunggu ada payung hukumnya. Bupati Suharsono juga segera menindaklanjutinya dengan membuat peraturan bupati. Semua langkah tersebut, menurut Suaharsono, sebagai upaya menangkal komplain dari berbagai pihak yang menuding pencairan THR dan gaji ke-13 ASN sebagai tindakan melanggar hukum.
“Kalau kerja sesuai aturan, tidak perlu menghiraukan tanggapan negatif. Landasan aturannya jelas, makanya tak takut ada komplain,” ujar Suharsono.

Sebagaimana diketahui, SE Mendagri 903 menyebutkan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 bagi gubernur, wakil Gubernur, pimpinan DPRD, dan anggota DPRD berdasarkan gaji pokok serta tunjangan keluarga dan jabatan. Sedangkan komponen THR dan gaji ke-13 ASN meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan TPP.(pra/ega/bhn/yog/mg1)