(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

JOGJA – Operasi Ketupat Lebaran 2018 memang belum digiatkan. Kendati demikian, aparat Ditlantas Polda DIJ terus menggencarkan razia lalu lintas. Rabu (30/5) giliran pengemudi becak motor (betor) menjadi sasaran. Penindakan terhadap betor merujuk perintah Korlantas Polri untuk menertibkan kendaraan ilegal.

“Sampai saat ini betor masih dianggap kendaraan ilegal. Belum ada aturan hukum yang menyatakan betor boleh beroperasi,” ujar Kepala Subdit Penegakan Hukum, Ditlantas Polda DIJ AKBP Heru Setiawan di Jalan Panembahan Senopati, Kota Jogja Rabu (30/5).

Pada razia tersebut tak semua pengemudi betor yang terjaring ditindak secara hukum. Hanya pengemudi yang tak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dikenai sanksi tilang. Heru berjanji bakal mengandangkan semua betor yang tak disertai surat-surat kendaraan.

Sementara pengemudi betor lain yang bisa menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) hanya diperingatkan.

“Sosialisasi sudah cukup lama. Karena jelas merupakan pelanggaran, makanya kami tindak,” tegasnya.

Dikatakan, betor melanggar pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menyebutkan larangan membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

Selain melanggar aturan, lanjut Heru, betor yang beroperasi di jalanan DIJ selama ini belum memenuhi standar keamanan.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo. Sejauh ini belum ada payung hukum yang melegalkan betor beroperasi di wilayah DIJ. Menurut Sigit, status betor sama dengan kendaraan bermotor lainnya yang dimodifikasi, tapi tidak standar. “Ya kalau motor dimodifikasi tidak standar atau antarasuratdan kendaraan berbedakanjuga ditilang,” ungkap mantan penjabat bupati Bantul itu.

Mengenai legalisasi betor, Sigit mengaku masih mencarikan solusinya di Kementerian Perhubungan. Sebelum ada petunjuk dari pusat atau aturan yang melegalkan, maka betor dianggap ilegal. Menjadi kewenangan polisi untuk menindak secara hukum. (pra/yog/mg1)