SLEMAN – Tak kurang 250 karyawan PDAM Sleman menjalani tes pemeriksaan narkoba belum lama ini. Satu per satu karyawan menyerahkan sampel urine dan langsung diuji kandungannya oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman.
Direktur PDAM Sleman Dwi Nurwata mengatakan, pemeriksaan narkoba di lembaganya rutin dilakukan setiap tahun. Bahkan, tanpa pemberitahuan lebih dulu. Dwi sendiri menjadi salah seorang yang selalu diambil sampel urinenya. “Semua serba mendadak dan serentak. Sehingga kalau ada karyawan kami yang pakai narkoba akan ketahuan,” ujarnya Rabu (30/5).

Dwi menegaskan, tak ada toleransi bagi siapa pun pemakai narkoba di institusi yang dipimpinnya. Jika kedapatan ada karyawan positif mengonsumsi narkoba bakal dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. “Semua itu bertujuan agar seluruh karyawan PDAM tidak ada yang berani coba-coba dengan narkoba,” tegasnya.
Upaya tersebut, lanjut Dwi, tak ada kata lain karena PDAM ingin turut berperan dalam pemberantasan narkoba, khususnya di wilayah Sleman. Sekaligus dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Sleman itu. Demi terwujudnya pelayanan bagi masyarakat secara optimal.

“Orang yang terkena narkoba tentu tak akan maksimal kerjanya. Tidak sehat dan nggak produktif. Itu tidak boleh terjadi di PDAM Sleman,” ungkapnya.

Dwi menegaskan, seluruh pegawai PDAM Sleman harus bebas dari narkoba, sehingga kinerja mereka tetap terkontrol. Apalagi jumlah pelanggan PDAM Sleman mencapai lebih dari 32 ribu rumah tangga. “Pelanggan butuh pelayanan maksimal baik secara kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas,” tandas Dwi.

Adapun dari tes urine tersebut, lanjut Dwi, diketemukan enam sampel yang mengandung benzodiasepin (Bzo). Namun setelah diklarifikasi, kandungan itu ternyata berasal dari obat penyembuhan penyakit dengan resep dokter. Obat tersebut tidak terindikasi narkoba atau golongan daftar G yang dilarang pemerintah.

Kepala BNNK Sleman Kuntadi mengatakan, wilayah DIJ darurat narkoba. Makanya, BNNK bekerja sama dengan Pemkab Sleman dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalamnya untuk menekan ruang gerak peredaran narkoba. Hal itu dimulai dari seluruh karyawan pemkab maupun badan usaha milik daerah.

“Kita semua tahu bahaya laten narkoba. Harus diberantas sampai akar-akarnya,” tegas Kuntadi.
Pemeriksaan urine bagi karyawan Pemkab Sleman bukan saja tanpa pemberitahuan. Tapi dilakukan secara acak. Dengan begitu, diharapkan tak ada karyawan pemkab pemakai narkoba lolos dari jerat hukum. (*/yog/zam/mg1)