MAGELANG – Soal keterbukaan publik, Pemkot Magelang tidak hanya ingin berhenti sebatas aturan wali kota. Mereka berencana membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang data dan keterbukaan informasi publik. Perda sebagai tindak lanjut telah adanya peraturan wali kota (Perwal) No 25 Tahun 2015 tentang Data Go.

“Jadi tahun ini kami coba meningkatkan perwal menjadi perda. Perda ini nantinya bisa memayungi terkait data-data di organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemkot Magelang dan keterbukaan public,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominsta) Pemkot Magelang Catur Budi Fajar di sela sosialisasi raperda di ruang rapat lantai I Pemkot Magelang, kemarin.

Menurut Catur, keberadaan Perwal tentang Data Go merupakan pusat informasi data daerah terpadu. Selama ini hanya untuk mengakomodasi pengelolaan statistik sektoral. Sementara tantangan keterbukaan informasi publik dan smart city mengharuskan adanya sistem informasi terintegrasi yang menyediakan data dan infromasi publik dalam skala yang lebih luas.

“Penyusunan perda ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah,” tuturnya.

Dijelaskan, dengan perda ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada data. “Tujuan akhirnya mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di pemerintah daerah,” ujar Catur.

Penyusunan perda harus melalui berbagai tahapan. Mulai pembuatan konsep raperda, masuk ke bagian hukum, harmonisasi raperda, sosialisasi raperda, perbaikan-perbaikan, pembahasan di panitia khusus (pansus) DPRD Kota Magelang. “Tahapan saat ini kami baru sampai pada sosialisasi raperda yang diikuti berbagai elemen masyarakat. Kami menerima masukan maupun koreksi mereka terkait raperda yang sudah disusun,” ungkapnya.

Ditambahkan Kabag Hukum Pemkot Kota Magelang Maryanto, masukan dan koreksi yang disampaikan dalam sosialisasi akan ditampung untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan. “Bagian hukum akan berkoordinasi dengan OPD terkait, sehingga bisa menindaklanjuti lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, isi substansi perda bisa dilaksanakan di lapangan oleh OPD-OPD yang akan menggunakan sistem ini,” tandas Maryanto. (dem/laz/mg1)