GUNUNGKIDUL –Mediasi antara warga terdampak pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ di Pengadilan Negeri (PN) Wonosari Rabu (30/5) berlangsung antiklimaks. Kuasa hukum warga memilih mencabut gugatan setelah mediasi baru berjalan lima menit.

“Mediasi tak menghasilkan apapun,” ketus kuasa hukum warga Rina Marlina usai mediasi di PN Wonosari.

Rina berpendapat proses mediasi seharusnya mempertemukan seluruh warga terdampak dengan para tergugat secara bersamaan. Namun, mediator kemarin hanya mempertemukan satu per satu warga terdampak. Itu diperparah dengan sikap para tergugat yang keukeuh dengan patokan harga lama. Sesuai dengan usulan tim appraisal.

“Tim appraisal seperti badan hukum yang tidak bisa diganggu gugat,” kritiknya.

Dengan pencabutan gugatan ini, Rina mengingatkan bukan berarti warga menerima harga yang ditawarkan. Sebaliknya, warga terdampak justru bakal menempuh upaya lain. Kendati begitu, Rina masih enggan membeberkannya.

“Dalam waktu dekat akan kami rumuskan upaya hukum lanjutan,” tandasnya.

Samiyanto, 48, seorang warga terdampak bersikukuh menolak melepaskan tanahnya. Lantaran harga yang ditawarkan tak manusiawi. Hanya dibanderol Rp 114 ribu per meter. Apalagi, warga Pedukuhan Rejosari, Kemadang, Tanjungsari, ini memang tidak berniat menjualnya.

“Tanah itu lahan pertanian aktif yang selama ini menjadi gantungan hidup warga,” tutur warga Pedukuhan Rejosari, Kemadang, Tanjungsari, ini.

Sementara itu, Kepala BPN DIJ Tri Wibisono menegaskan, nominal ganti rugi yang ditawarkan sudah final. Bahkan, tak dapat diganggu gugat. Ini sesuai dengan Pasal 24 dan 25 Peraturan kepala BPN No. 05/2012. Kendati begitu, dia mengaku menunggu keputusan pengadilan terhadap keberatan yang dimaksud warga. (gun/zam/mg1)