KEMARUK dalam istilah Jawa bisa diartikan orang yang serakah atau aji mumpung. Berkaitan dengan makna kunjungan saya saat menjadi pembicara di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB ), New York, Amerika Serikat baru-baru ini, kritik dunia luar atau para pengamat tentang kegagalan usaha kecil menengah selalu menghinggapi orang yang memiliki sifat kemaruk.

Tepat saat usahanya mau tumbuh, sukses dan laris, kemudian dihinggapi sifat kemaruk dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan, hingga akhirnya tergiur untuk mencari jalan pintas dengan menggadaikan kualitas demi menangguk untung yang lebih banyak. Sampai di situ, sifat kemaruk telah membuktikan keampuhannya dalam membunuh sebuah usaha.

Misalnya bisnis usaha produksi gula merah yang ditekuni oleh pengusaha kecil menengah (small bisnis). Setelah bikin dan laris, pasarnya berkembang kemudian kebanjiran order. Lantas saat pengusaha yang bersangkutan menghadapi keterbatasan bahan baku, akhirnya dicampurlah bahan baku gula merah dengan gula pasir. Alih-alih memenuhi pesanan, kualitas produknya justru menurun. Selesailah rintisan usaha yang dibangun dari nol.

Ketika usaha hanya mencari untung, saat itulah pengusaha mulai terjangkit penyakit kemaruk. Kemaruk yang masuk dan menyusup meracuni sebuah usaha lambat laun membunuh usaha itu sendiri. Pengusaha yang tidak kuat cobaan tentu akan memilih menyalahgunakan kepercayaan pelanggan. Saat itulah kejatuhan seseorang dalam dunia usaha.

Nilai humanistiknya hilang, tidak menyatu di dalam geliat usaha yang ditekuni. Tepat saat usaha mengabaikan empati, maka sudah bisa dipastikan usaha tersebut akan jatuh alias gulung tikar. Karena ada kaidah etos, lugos, dan patos yang berlaku keras dalam dunia usaha. Etos itu dengan segenap etika, lugos berarti logika, dan patos adalah empati.

Empati bisa diartikan membayangkan kalau saya menjadi mereka. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuat pengusaha kecil-kecilan ini tetap mengutamakan dan berpegang teguh dengan nilai-nilai kemanusian dan empati dalam menjalankan usaha. Seharusnya, untuk usaha kecil lebih muda dan gampang, dibanding bisnis kapitalis yang dikenal sangat rakus, serakah, menguasai, dan memonopoli.

Namun, buktinya, pengusaha kecil menengah ke bawah yang notabene menjadi bagian dari kaum proletar inilah yang justru mudah terjangkit “penyakit kemaruk“. Niat ingin berkembang justru banyak yang menggadaikan kepercayaan pelanggan, menggunakan aji mumpung, dan tergiur mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu singkat.

Maka senyatanya sifat kemaruk merupakan sebuah autokritik bagi pelaku bisnis ekonomi kerakyatan. Jangan sampai sekalipun terangkit penyakit kemaruk, karena akan menghilangkan, menjatuhkan diri sendiri.

Tidak hanya didunia usaha, di dunia kedokteran pun juga rawan dengan penyakit kemaruk. Contoh, ada dokter kebidanan yang barus lulus, begitu lagi senang-senangnya mendapat banyak pasien lantas semua ditawari operasi Caesar . Gampang sekali mendapat duit dan menjadi orang kaya baru. Sedikit-sedikit Caesar, padahal tidak perlu di-Caesar bisa. Itu dokter kemaruk.

Dunia politik dan demokrasi juga bisa disusupi sifat kemaruk. Contohnya, di era reformasi seperti saat ini semua bebas, rakyat mengalami eforia kebebasan tanpa batas, apa-apa memekikkan jargon kebebasannya, “sekali bebas kemudian menjadi bebas sekali”.

Sekali lagi, dalam konsep kehidupan yang lebih luas kemaruk membuktikan diri sebagai sifat yang sangat berbahaya. Jadi pejabat juga bisa kemaruk, apa-apa aku, lupa diri, kalau tidak dihormati marah, menunjukkan aji mumpung.

Di sisi lain, pelaksanaan pilihan legislatif serentak juga rawan terjangkit sindorma kemaruk, mentang-mentang semua mau dikuasai sendiri. Padahal, kekuatan politik di Indonesia itu ada pada kebersamaan dalam keragaman, tidak bisa mayoritas tunggal.

Kalau apa-apa harus didominasi sendiri dan menihilkan suara yang lain, justru akan menghambat demokrasi itu sendiri. Sehingga kita perlu sadari bahwa kamaruk demokrasi atau kemaruk politik itu juga ngeri.

Terkahir, yang paling berbahaya ketika kemaruk itu didekatkan dengan kekuatan proletar. Ketika rakyat mejadi raja atau dirajakan, pertanyannnya siapa yang mau mengerem atau meredam. Seorang bupati yang dianggap orang nomor satu di kabupaten, masih bisa diredam oleh DPRD, gubernur, menteri, atau presiden, bahkan rakyat yang tidak suka juga bisa ngerem, dengan tidak milih lagi, sehingga dalam pemilu berikutnya tidak bisa menjabat lagi. Sehingga pemimpin atau pejabat yang sadar atau tidak lupa diri, akan menepatkan diri dan selalu menyadari bahwa dia hidup tidak bebas karena diatas dominasi orang lain.

Namun, dewasa ini rakyat justru sering terjangkit kebebasan yang kebablasan atau penyalahgunaan reformasi, menjadikan reformasi kebablasan atau kemaruk reformasi dan kemaruk demokrasi. sehingga mereka mengenal bahasa-bahasa “pokoke“, “wani piro“, mereka mengatasnamakan demokrasi. Mudah-mudahan hal ini tidak akan menjadi sebuah kediktatoran baru yang bisa dikenal dengan dektator proletar.

Kekuatan rakyat yang ada diatas dominasi dirinya sendiri ini lebih bisa berdampak negatif karena sering dimanfaatkan secara politis oleh pihak-pihak tertentu. Jika dahulu dikenal istilah “kekudung walulang macan” (alasan berlindung di bawah nama besar), yang menjadi “walulang macannya” adalah para pejabat atau penguasa, maka sekarang rakyatlah yang dijadikan “kekudung“.

Apa-apa atas nama kekebasan. Rakyat sering dijadikan kekudung. Nah, ketika demokrasi kebablasan, rakyat kemudian merasa gemede tidak ada yang mampu menegur, permasalahan ini yang sampai saat ini praktis belum bisa terjawab. Di sinilah pembuktian jargon diktator proletar muncul.

Dengan mengatasnamakan rakyat, kemudian pokoke, menafikan logika, membuang etika, dan melupakan empati. Nah semua ini menjadi pertanyan dan pekerjaan rumah bersama. Sudah terbukti, ketika demokrasi kebablasan, dampak negatifnya adalah kemunculan diktator proletar. (yog/mg1)

*) Oleh: dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K)