PENGHAPUSAN izin gangguan (HO) oleh Presiden Joko Widodo direspons posistif DPRD Kota Jogja. Tak ingin kebijakan mempermudah investasi itu menjadi celah pengusaha nakal, dewan bergerak cepat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum. Pembahasan raperda ini ditargetkan rampung akhir triwulan kedua tahun ini dan segera ditetapkan menjadi perda.

“Kami berharap regulasi itu sudah bisa berlaku tahun ini. Sehingga segala bentuk pelanggaran aturan bisa ditegakkan,” ujar Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko beberapa waktu lalu.
Koko, sapaan akrabnya, menegaskan, proses penyempurnaan terus mereka lakukan agar raperda tersebut bisa benar-benar implementatif di lapangan. Juga mampu menjadi solusi di tengah persoalan ketertiban.

“Investasi tak bisa dicegah seiring perkembangan zaman. Yang bisa dilakukan adalah dengan menata investasi sesuai dengan kebutuhan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti menambahkan, Perda Ketertiban Umum menjadi instrumen dalam penertiban dan penindakan pelanggaran perizinan. Dengan begitu Satpol PP pun tak bisa lagi beralasan tidak dapat melakukan penertiban karena regulasi tidak ada.
“Perda Ketertiban Umum bisa meminimalisasi pelanggaran. Salah satunya pelanggaran perizinan yang cukup marak,” katanya.
Dikatakan, eksekutif selalu beralasan tidak dapat menindak tegas setiap pelanggaran. Mereka berkilah penutupan paksa objek pelanggaran perizinan sulit dilakukan karena izin gangguan (HO) sudah dihapuskan.
Kepala Bagian Hukum Basuki Hari Saksana menjelaskan, masih ada pro dan kontra terkait penutupan paksa itu. Dia memaklumi jika pemerintah daerah melalui Satpol PP tidak bisa melakukan tindakan tegas.
” Personel di lapangan membutuhkan aturan yang jelas sekali saat melakukan penertiban,” katanya.
Karena itu Basuki sangat mendukung adanya klausul penindakan terhadap para pelanggar perizinan yang termaktub dalam draf raperda. Itu akan memberi wewenang bagi Satpol PP untuk bertindak tegas.
“Di dalam peraturan daerah tentang hal tersebut,juga sudah disebutkan mengenai sanksi apabila melakukan pelanggaran. Aturan teknis ini pun masih bisa digunakan sebagai dasar hukum,” katanya. (*/yog/mg1)