MAGELANG – Pemkot dan Pemkab Magelang sama-sama meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Sebelumnya Pemkab Magelang juga pernah meraihnya pada 2016 lalu, sedangkan Pemkot Magelang tahun 2017.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Hery Subowo di Gedung BPK Perwakilan Jateng, Semarang, Senin (28/5) lalu. Penghargaan diterima Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno. Juga Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito.

Tavip mengakui, tidak mudah mendapatkan WTP. Pihaknya akan terus berkomitmen mempertahankan prestasi itu. Pencapaian ini bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerja seluruh pihak. “Penghargaan ini menjadi semangat Pemkab Magelang untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Sigit Widyonindito, opini WTP yang diterima pihaknya merupakan wujud dari penyajian laporan keuangan yang sudah memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Juga pengandalan sistem pengendalian intern, utamanya kepatuhan kepada peraturan dan perundang-undangan. Capaian itu tidak hanya menjadi kebanggaan tersendiri, namun juga harus menjadi cambuk agar ke depan bisa lebih baik.

“Minimal raihan WTP ini bisa dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Untuk bisa mempertahankan raihan opini WTP ini, dibutuhkan kerja sama dan komitmen bersama,” tuturnya.

Kepala BPK Perwakilan Jateng Heri Subowo mengatakan, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, khusus di Jateng menjadi wilayah pemeriksaannya yang meliputi 36 entitas, terdiri atas enam kota, 29 kabupaten dan 1 pemerintah provinsi, cukup mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal opini laporan keuangan. “Ada peningkatan signifikan perolehan opini WTP dan penurunan opini WDP, semoga tahun ini meningkat,” tegasnya.

Diungkapkan Heri, dari 35 entitas di Jawa Tengah masih terdapat tiga entitas yang memperoleh predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Harapannya, mereka segera melakukan langka-langkah perbaikan agar sejajar dengan kabupaten/kota yang telah memperoleh WTP. (dem/laz/mg1)