(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

JOGJA – Seluruh fraksi di DPRD DIJ akhirnya merestui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2018-2038 yang diusulkan pemerintah daerah. Dewan sepakat keberadaan raperda tersebut yang terpenting harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya warga yang berdomisili di kawasan pesisir pantai.

Kendati demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mempertanyakan muatan raperda yang akan disusun. Itu merupakan produk baru atau hanya revisi regulasi yang telah ada. Sebagaimana diketahui, saat ini DIJ telah memiliki peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yakni Peraturan Daerah DIJ Nomor 16 Tahun 2011. Perda tersebut bahkan sudah dulu ada sebelum pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang (UU)Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun UU tersebut salah satu isinya memuat kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. “Apa bedanya antara perda sebelumnya dengan yang akan disusun ini?” tanya Ketua FPAN Suharwanta Senin (28/5).

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra Anton Prabu Semendawai meyampaikan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil yang ada di wilayah DIJ sejauh ini banyak dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata, konservasi, dan penelitian. Bahkan tak sedikit kawasan pesisir yang disulap menjadi destinasi wisata. Baik oleh pemerintah daerah setempat maupun komunitas masyarakat. Kendati demikian, Fraksi Gerindra menilai, pengelolaan destinasi wisata pesisir pantai perlu dikaji ulang dan dibuatkan kebijakan daerah. Sebab, keberadaan destinasi tersebut mampu memberikan sumbangan nyata bagi pemerintah maupun warga setempat.

“Maka dari itu kami dorong kebijakan perdanya harus jelas. Terutama pada kawasan yang sebelumnya dikelola oleh komunitas,” ujarnya.

Menurut Anton, DIJ memiliki banyak wilayah pesisis dan pulau-pulau kecil yang sangat potensial sebagai tempat konservasi, dibanding dikelola untuk sektor pariwisata. Hanya, selama ini pemanfaatannya dinilai belum optimal. Di sisi lain, perkembangan kawasan pantai sebagai destinasi wisata justru kian marak. Sementara keberadaan destinasi wisata ikut menyumbang kerusakan ekosistem pesisir, yang termasuk dalam kawasan konservasi.

Fraksi PDI Perjuangan punya pandangan hampir senada. Regulasi tentang zonasi wilayah pesisir bisa menjadi modal dasar Pemprov DIJ dalam upaya membangun sektor ekonomi kawasan pesisir. “Regulasi itu bisa menjadi instrumen yang sangat penting. Sebagai dasar pemberian izin pengelolaan dalam investasi kegiatan pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil,” ucap Koeswanto, kader PDI Perjuangan yang juga menjabat ketua Komisi D.

Tanpa adanya instrumen pengatur investasi, lanjut Koeswanto, pemanfataan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau kecil akan rawan konflik pemanfaatan. “Ini bisa berakibat buruk pada lingkungan setempat,” ujar politikus asal Bantulan, Godean, Sleman.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi membenarkan adanya perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diatur dalam UU No 23/2014.

Karena itu Gatot berjanji akan menginventarisasi lagi kewenangan pemprov, sebagai modal penyusunan Raperda RZWP3K. “Bila perubahannya di atas 20 persen maka (dibuat, Red) perda baru,” katanya.

Gatot menegaskan, raperda yang akan disusun lebih menekankan kewenangan Pemprov DIJ untuk mengatur zona di luar 12 mil laut. Seperti untuk pelabuhan dan pengelolaan biota laut, serta perikanan. (bhn/yog/mg1)