JOGJA – Hari ini, tepat 12 tahun lalu, gempa dahsyat mengguncang wilayah DIJ dan Jawa Tengah. Lebih dari 6.000 orang meninggal dunia akibat gempa yang berpusat di sesar Opak di Potrobayan, Srihardono, Bantul, itu. Tidak ada yang menduga gempa tektonik 5,9 Skala Richter selama 57 detik, karena saat itu masyarakat DIJ fokus ke erupsi Merapi pada 15 Mei 2006.

Setelah lama berselang, pada akhir Mei ini kondisi Gunung Merapi juga menunjukkan gejala batuk kembali. Lalu, bagaimana dengan kesiapsiagaan masyarakat DIJ yang rawan bencana gempa dan erupsi Gunung Merapi?

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengklaim, secara umum maupun kelembagaan sudah tersistem program untuk mensiapsiagakan masyarakat. “Kita gerakkan semua komponen masyarakat, mulai dengan melakukan geladi simulasi bencana di masyarakat hingga mengecek kembali early warning system di masing-masing lembaga,” ujarnya.

Biwara mengatakan, dari pemetaan yang dilakukan di seluruh DIJ, paling tidak terdapat 301 desa rawan bencana. Dari jumlah itu, data hingga 2017 lalu baru 188 yang sudah dibentuk desa tanggap bencana (Destana). Sekaligus juga pembentukan sekolah siaga bencana. “Fokus kami sementara Destana di kawasan rawan bencana dulu,” ungkapnya.

Dalam Destana, jelas mantan kepala Bidang Pemerintahan Bappeda DIJ itu, diisi dengan kegiatan mulai dari analisa ancaman bencana, rencana penyelamatan, kelembagaan hingga pembentukan forum pengurangan risiko bencana, dapur umum, titik kumpul hingga pembuatan jalur evakuasi. “Kesiapsiagaan bencana ini juga sudah masuk dalam RPJMD DIJ 2017-2022,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) DIJ Ahmad Saifudin Mutaqi juga menilai, secara umum masyarakat DIJ makin sadar tinggal di wilayah rawan gempa. Hal itu dinilai Ahmad dengan evakuasi mandiri oleh warga di lereng Merapi, saat terjadi erupsi freatik beberapa waktu lalu. “Beberapa waktu lalu arsitektur ASEAN juga datang ke Jogja, belajar tentang disaster risk and management,” ujarnya.

Dalam pengurangan risiko bencana, lanjut Ahmad, IAI DIJ bersama instansi terkait juga sudah rutin menggelar pelatihan. Secara tegas Ahmad menolak dengan istilah bangunan tahan gempa. Ia lebih sepakat dengan istilah ramah gempa. “Kekuatan alam kan bukan untuk dilawan,” tandasnya.

Dalam pengurangan risiko bencana, Ahmad menyebut dalam penyusunan struktur desain arsitek sudah dibantu penghitungan konstruksi melalui perhitungan koefisien gempa. Hal itu untuk mengukur kekuatan bangunan dan mengurangi potensi adanya korban. “Kalau desainnya tidak bisa diseragamkan, ada 1.000 kemungkinan desain asritektur. Yang penting bisa melimitasi korban,” jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan identifikasi yang dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jogjakarta, di wilayah DIJ terdapat banyak sesar atau patahan. Saat ini baru sesar Opak, Oya, Dengkeng, dan Tlogo yang sudah teridentifikasi.

Sesar lokal lainnya masih banyak, tapi belum teridentifikasi. “Belum teridentifikasi karena belum ada buktinya yaitu gempa,” ujar Kepala BMKG Jogjakarta Nyoman Sukanta beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan, di mana dan berapa besar gempa bumi. Baru bisa terekam setelah gempa terjadi. Hal itu berbeda dengan tsunami yang bisa diperkirakan.

Menurut Nyoman, terjadinya tsunami harus terpenuhi yaitu gempa besar di atas 7 SR, sumber gempa di laut dengan kedalaman dangkal, serta punya bentuk patahan sesar naik atau turun. “Kalau empat syarat itu terpenuhi, bisa meningkatkan tsunami,” ujarnya. (pra/laz/mg1)