Dwi Daryanto (ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA)

BANTUL – Gempa bumi tektonik yang meluluhlantakkan Kabupaten Bantul 27 Mei 2006 silam menjadi bencana terburuk dalam sejarah Bumi Projotamansari. Fenomena alam ini tak hanya menewaskan 5.234 orang. Lebih dari itu, juga mengakibatkan 36.300 warga mengalami luka-luka dan menyebabkan 154 ribu rumah hancur total.

Berkaca dari pengalaman memilukan ini, Pemkab Bantul akhirnya menggulirkan berbagai program kebencanaan. Antara lain, desa tangguh bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto mengungkapkan, pembentukan desa tangguh bencana ini salah satunya bertujuan agar masyarakat dapat menangani bencana seca ra mandiri. Mengingat, BPBD benar-benar ketat dengan pemberian label ini. Setidaknya desa yang mendapat label ini telah memenuhi berbagai persyaratan. Seperti memiliki perencanaan penanggulangan, dan peta risiko bencana tingkat desa. Juga, memiliki forum penanganan dan penanggulangan bencana, serta tindak lanjut dokumen pengurangan risiko bencana.

“Program ini diinisiasi karena Bantul termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana,” jelas Dwi di ruang kerjanya akhir pekan lalu.

Dikatakan, jumlah desa tangguh bencana terus bertambah. Dwi menyebut hingga sekarang dari 75 desa se-Bantul 29 di antaranya telah berstatus sebagai desa tangguh bencana. Kendati begitu, inisiasi program ini tidak sebatas gempa bumi. Melainkan disesuaikan dengan potensi bencana di desa masing-masing. Seperti tsunami, longsor, abrasi, banjir, kebakaran hutan, hingga puting beliung.

Program hampir serupa yang telah digulirkan BPBD adalah sekolah siaga bencana. Hingga sekarang ada 11 lembaga pendidikan yang berstatus sebagai sekolah siaga bencana. Dwi berharap sektor-sektor tanggap bencana ini mampu memantik kesiapsiagaan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat senantiasa waspada terhadap berbagai potensi bencana.

“Sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, bapak dua anak ini juga menyinggung program baru BPBD. Namanya keluarga si tatang. Program akronim dari siap, tanggap, dan tangguh ini menyasar seluruh keluarga di Bumi Projotamansari. Artinya seluruh keluarga harus menjadi si tatang. Agar selamat dari berbagai ancaman bencana.

“Kita harus memulai dari diri dan keluarga,” tandasnya.

Inisiasi seabrek program ini tak terlepas dari peran seluruh elemen dalam penanggulangan bencana. Tak terkecuali lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini merujuk Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bila ketiga elemen ini bersinergi, Dwi optimistis cita-cita Bantul sebagai kabupaten tangguh bencana bakal terwujud.

“Harus ada kesadaran untuk saling mendukung satu dengan yang lain, baik dukungan moral maupun materil,” tegasnya.

Lalu, bagaimana dengan peran organisasi perangkat daerah (OPD)? Dwi mengungkapkan, BPBD intens berkoordinasi dengan OPD terkait. Itu bertujuan agar OPD tersebut melakukan penanganan di beberapa titik rawan bencana.

“Ini sebagai bentuk pencegahan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin mengapresiasi seabrek program yang ditelurkan BPBD. Mengingat, Kabupaten Bantul termasuk wilayah paling rawan bencana di DIJ.

“Sehingga kami kemarin (27/5) mendorong BPBD naik status. Dari B menjadi A,” tambahnya. (cr2/zam/mg1)

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)