MAGELANG – Berbahagialah para penghafal Alquran (hafiz) yang saat ini lulus SD/MI dan SMP/MTs di bulan Ramadan ini. Selain mendapat pahala, mereka bakal mendapat tambahan nilai dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Magelang. Tidak tanggung-tanggung, jika sampai di atas tujuh juz, bakal mendapat tambahan nilai setara juara nasional.

“Siswa yang hafal Alquran antara 1-2 juz diberi nilai 0,75, hafal 2-4 juz tambah nilai 1,50, hafal 4-6 juz nilai 2,25, dan hafal di atas 7 juz setara dengan juara nasional. Bagi yang juara nasional wajib diterima di sekolah manapun, dan siswa yang bersangkutan bebas memilih,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkot Magelang Taufik Nurbakin saat sosialisasi Jumat (25/5).

PPDB tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kota Magelang sendiri tidak akan menerapkan sistem zonasi atau persentase kota luar kota. Pendaftaran dibuka pada 5-7 Juni mendatang secara offline/manual (SD) dan daring (SMP). Tidak diterapkannya sistem zonasi ini dengan pertimbangan sesuai Permendikbud Nomor 14/2018 tentang PPDB. Di antaranya terkait ketersediaan jumlah anak usia sekolah dan daya tampung dalam rombongan belajar sekolah masing-masing.

“Dilihat dari data, lulusan SD tahun ini sekitar 2.401 siswa. Sementara lulusan SMP sekitar 3.426 siswa. Bisa dilihat lulusan SMP ini, jauh di atas jumlah lulusan SD. Artinya lulusan SD semua akan tertampung di SMP,” tuturnya.

Dikatakan, ketentuan zonasi akan difasilitasi dengan penambahan nilai lingkungan dan nilai asal sekolah. Nilai lingkungan terbagi tiga kategori, yakni nilai 1 untuk pelajar yang bertempat tinggal di Kota Magelang, nilai 0,25 untuk yang bertempat tinggal di kecamatan yang sama dengan lokasi sekolah, dan nilai 0,25 untuk penduduk miskin bertempat tinggal di Kota Magelang.

“Kalau nilai sekolah hanya satu penilaian, yakni nilai 1 untuk pelajar yang berasal dari sekolah di Kota Magelang. Dilihat dari geografis, Kota Magelang itu kecil, maka zonasi tidak tepat diterapkan di sini,” jelasnya.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Magelang Kartono, PPDB termasuk masa kritis, karena ada kepentingan besar di masyarakat. Maka, ia berpesan pada para kepada sekolah untuk memperhatikan pelayanan.

“Jangan sampai ada komplain dari orang tua atau wali yang dapat berdampak pada proses pendidikan. Kuncinya adalah taat regulasi. Kalau sudah sesuai aturan, urusan selesai,” tandasnya.

Pertanyaan justru muncul dari Ketua LSM Alma Abdurrahman soal mekanisme penilaian hafiz. Karena hal itu rawan diselewengkan oleh pihak sekolah sebagai dalil meloloskan siswa titipan. Mengingat belum ada pihak yang ditunjuk Disdikbud Pemkot Magelang untuk mengetes kemampuan menghafal Alquran itu.

“Harus ada lembaga yang ditunjuk dan kredibel untuk menilai kemampuan menghafal Alquran bagi siswa yang ingin mendapat tambahan nilai dalam PPDB,” tandas Abdurrahman. (dem/laz/mg1)