JOGJA- Tokoh- tokoh masyarakat Tionghoa di DIJ meminta tidak ada klaim atas nama kelompok masyarakat Tionghoa yang mendukung calon presiden tertentu. Mereka menilai saat ini belum saatnya membicarakan dukungan pada capres tapi pada saatnya Pemilu 2019 nanti.

Para tokoh masyarakat Tionghoa di DIJ itu meminta rakyat untuk menghormati pemimpin yang sudah terpilih hingga masa jabatannya berakhir. “Masyarakat Tionghoa di DIJ ikut aturan yang ada, kalau mau pilih kampanye nanti pada 2019,” ujar inisiator Gerakan Masyarakat Tionghoa Bagi (Gemati) NKRI Siput Lokasari Jumat (25/5).

Langkah Gemati NKRI tersebut juga sebagai respons dari segelintir masyarakat Tionghoa lainnya yang sudah mendeklarasikan dukungan pada capres tertentu. Sebagai masyarakat ketimuran, lanjut Siput gerakan tersebut tidak mendidik serta mengambarkan sikap yang sama sekali tidak menghormati pemimpin. “Kan sudah dipilih seluruh masyarakat untuk memimpin hingga 2019, kalau tidak puas nanti disuarakan saat Pemilu 2019,” tegasnya.

Siput menambahkan Gemati NKRI adalah gerakan murni dari kalangan Tionghoa mengajak seluruh anak bangsa bersikap tenang, tidak berburu-buru, serta menjaga ketentraman untuk semua. Menurutnya Gemati ini didukung masyarakat Tionghoa yang berada di Medan, Makkasar, Palembang, dan Bandung.

Tokoh masyarakat Tionghoa lainnya Edy Chrisjanto menilai gerakan-gerakan dukungan capres saat ini malah membuat resah. Apalagi karena digerakkan tokoh yang tidak sabaran, jahat, dan menginginkan pergantian pemimpin tanpa melalui aturan konstitusional.

BagiEdy, soal ganti presiden itu adalah persoalan mudah. Yakni dengan menyerahkan semua kepada rakyat. “Apakah nanti presiden memimpin cukup satu atau dua kali memimpin biarkan suara rakyat yang menentukan,” tuturnya. (pra/din/mg1)