JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daeah (LKPD) tahun anggaran 2017. Itu adalah predikat WTP kedelapan kali yang diterima pemprov secara berturut-turut sejak 2010. Capaian tersebut bukan tanpa catatan. BPK melihat ada beberapa persoalan terkait kinerja keuangan Pemprov DIJ. Terutama dalam sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK menyoroti lemahnya SPI pada pengelolaan pendapatan, persediaan, dan aset tetap SMA/SMK. Ini merupakan unit kerja baru bagi pemprov sebagai konsekuensi atas pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah.

“Inventarisasi asetnya belum rapi,” beber Wakil Ketua BPK RI Prof Bahrullah Akbar di usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD DIJ 2017 di kantor DPRD setempat Jumat (25/5).

BPK juga mencermati pelaksanaan operasional Transjogja, yang merupakan angkutan umum perkotaan bersubsidi. Menurut Bahrullah, operasional Transjogja belum sesuai ketentuan. Pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ juga disorot. BPK menilai ada persoalan pada proses jaminan pertambangan. Bahrullah mengatakan, Dinas PUP-ESDM belum memproses jaminan pertambangan milik perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi senilai Rp 276,3 juta.

Atas semua persoalan tersebut pemprov wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan hasil pemeriksaan LKPD tersebut. Selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima.

Meski ada banyak permasalahan, lanjut Bahrullah, dampaknya tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Dia mengklaim, opini yang diberikan pemeriksa merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Bukan jaminan tidak adanya penyimpangan atau potensi penyelewengan di kemudian hari.

Menyikapi sorotan terhadap pengelolaan Transjogja, Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengungkapkan, model yang digunakan selama ini bersifat instruksional. Dari gubernur kepada badan usaha milik daerah (BUMD) pengelola Transjogja. Sedangkan BPK menghendaki adanya perjanjian antara pemerintah daerah dan BUMD terkait, dalam hal ini PT Anindya Mitra Internasional (AMI).

“Kami siap jika memang harus ada perjanjian. Ini supaya hak dan kewajiban masing-masing lebih jelas,” ujarnya.

Sementara mengenai pengelolaan aset SMA/SMK Gatot tak menampik adanya perbedaan pengitungan pada pembukuan dengan data lapangan. “Nilai aset itu yang harus dicek lagi. Kalau boleh jujur itu membebani administrasi aset kami. Karena yang diterima hanya dokumen,” ungkapnya.

Mengenai uang jaminan reklamasi, Gatot mengakui adanya regulasi yang belum dijalankan oleh Dinas PUP-ESDM. Adapun masalah jaminan pertambangan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan. Jaminan tersebut, jelas Gatot, sebagai bentuk kesungguhan pengusaha pertambangan. “Ini kan jaminan, bukan persoalan kerugian negara,” ucapnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengaku cukup terkejut dengan sorotan BPK atas kinerja operasional Transjogja. Politikus PKS asal Turi, Sleman, itu menilai pemprov telah menjalankan prosedur tentang pengelolaan Transjogja.

Menurut Huda, pengelolaan angkutan umum bisa ditempuh dengan dua cara. Pertama, lewat sistem lelang atau penunjukan. Sistem lelang tak dijalankan karena terkendala jangka waktu dan penyiapan anggaran. “Karena itu pemprov pilih opsi kedua dengan menunjuk PT AMI sebagai pengelola Transjogja,” paparnya.

Cara penunjukan tersebut, lanjut Huda, membuat pelayanan Transjogja lebih sederhana. (bhn/yog/mg1)