(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

GUNUNG Merapi kembali mengalami erupsi Kamis (24/5). Erupsi pada pukul 02.56 berdurasi sekitar empat menit dan menghasilkan kolom asap setinggi enam ribu meter ke arah barat. Suara gemuruh terdengar dari Pos Pengamatan Gunung Merapi di Babadan. Erupsi kali ini berdampak hujan abu di sebagian wilayah Kabupaten Magelang, seperti Tegalrendu, Banyubiru, Muntilan, Mungkid, Menayu, Dukun, Kalibening, dan Salaman.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) DIJ Hanik Humaida menjelaskan, pijar merah terbentuk dari akumulasi gas yang ada di dalam perut bumi yang terdorong ke luar. Itu mendakan Merapi sedang dalam proses pengosongan jalur magma. “Ini adalah awal erupsi magmatis,” katanya Kamis (24/5).

Berdasarkan pantauan BPPTKG erupsi magmatis kali ini tidak sebesar peristiwa 2010. Namun mirip dengan letusan Merapi pada 2002 dan 2006 dan serupa erupsi Gunung Kelud pada 2007.

Pantauan BPPTKG menunjukkan adanya deflasi atau pengempisan, serta prosesclearence(pengosongan) jalur magma. Jalur inilah yang selanjutnya akan terisi magma. Hanik mengaku belum bisa memastikan bentuk dan volume magma yang terbentuk.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada menghadapi perkembangan terkini erupsi Merapi. Gubernur meyakini, warga lereng Merapi telah paham siklus Merapi dan memiliki ketangguhan menghadapi bencana erupsi. “Kalau ada yang mengungsi biar saja. Tingkat kekhawatiran (masyarakat, Red) kan beda-beda, yang penting sudah difasilitasi,” ujarnya saat ikut memonitor perkembangan aktivitas merapi di kantor BPPTKG DIJ Kamis (24/5).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana menyatakan telah mengalokasikan dana kebencanaan Rp 9,5 miliar. sejauh ini dana tersebut belum dimanfaatkan karena tindakan kedaruratan masih bisa ditangani Pemkab Sleman. “Kalau Sleman butuh bantuan, maka kami gelontorkan,” katanya.

Sementara itu, warga lereng Merapi mengeluhkan kondisi jalur evakuasi yang rusak. Selain banyak lubang, aspal mengelupas. Padahal, jalan sejauh 2,5 kilometer penghubung Desa Glagaharjo dan Argomulyo tersebut menjadi jalur utama aktivitas warga setempat.Jalan yang berbatasan dengan wilayah Klaten, Jawa Tengah itu juga merupakan satu-satunya akses desa yang paling dekat dengan puncak Merapi.

Dari pantauan Radar Jogja, jalan yang rusak akibat erupsi Merapi 2010 itu kini baru akan dibangun ulang. Saat ini masuk tahap pembuatan talud untuk saluran air. “Rencana ke depan akan dibeton,” jelas Sekretaris Desa Glgaharjo Agralno.

Sesuai rencana jalan tersebut harus sudah masuk tahap pengecoran sejak 20 Mei lalu. Namun kegiatan tersebut tertunda lantaran pekerja khawatir dengan kondisi Merapi saat ini.

Agralno mendesak pemerintah untuk membuka kembali jalan penghubung Dusun Banjarsari hingga Singlar. Menurut dia, jalur yang tertutup akibat dampak erupsi 2010 ini menjadi alternatif untuk evakuasi saat terjadi bencana. “Kalau lewat jalan Srunen – Kikis terlalu sempit, gelap, dan berbahaya,” jelasnya.

Di sisi lain, sampai saat ini sebagian besar warga Glagaharjo memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Hanya ketika malam para lansia berkumpul di balai desa setempat. Namun keesokan harinya mereka pulang ke rumah yang berjarak sekitar 4 kilometer dari puncak Merapi.

Kendati demikian, Agralno meminta pemerintah menyalurkan bantuan logistik bagi warga. Juga menyediakan lahan untuk pemindahan hewan ternak. Alasannya, saat ini banyak blantik sapi yang memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan sepihak. Mereka membeli sapi milik warga dengan harga di bawah pasaran. “Selama ini kami bertahan dengan logistik dari dana desa,” ungkapnya.

Lagi-lagi ternak menjadi persoalan klasik sebagai alasan warga Glagaharjo menolak mengungsi ke tempat aman. Padahal, Glagaharjo termasuk desa di kawasan rawan bencana (KRB) 3 Merapi. “Kalau mau mengungsikan ternak harus ada tempatnya dulu. Sekarang belum ada,” ucap Subardi, salah seorang warga. pemilik empat ekor sapi itu juga merasa belum perlu mengungsi hingga ada instruksi dari pemerintah.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman Sri Murni Rahayu menyatakan siap menyalurkan bantuan ke barak-barak yang terdapat pengungsi. Namun, dengan alasan belum ada ketetapan status darurat, maka bantuan belum digelontorkan. “Kami masih menunggu instruksi dari bupati,” ungkapnya. Sejauh ini Dinsos baru menyalurkan bantuan peralatan mandi bagi pengungsi.(bhn/dwi/cr4/yog/mg1)