JOGJA – Pertanian di DIJ akan mengalami kekurangan tenaga penyuluh. Hal tersebut terjadi seiring aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi di sektor tersebut mamasuki masa pensiun.

Bila setiap desa diperlukan satu orang penyuluh pertanian, setidaknya dibutuhkan 438 penyuluh pertanian untuk disebar ke berbagai daerah di DIJ.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIJ Arofa Noor Indriani mengatakan bahwa secara administrasi dibutuhkan satu penyuluh per satu desa. Sampai kini, tersedia 266 penyuluh.

Dari dari jumlah yang tersisa, hampir sebagian besar akan memasuki masa pension. Karena sudah banyak yang mendekati usia 60 tahun.

Padahal pemerintah Pusat belum membuka penerimaan PNS untuk sektor tersebut. Arofa memprediksi pada 2020 penyuluh pertanian di DIJ tinggal 40 persen atau berkisar 100 orang.

“Solusi jangka pendek yang dapat kami lakukan dengan mengangkat THL (tenaga harian lepas),” kata Arofa dijumpai di Kepatihan Rabu (23/5).

Sejauh ini sudah 56 THL yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga tersisa 170 THL saja. Sebisa mungkin pos penyuluh diisi oleh PNS karena terkait pertanggungjawaban program. Dengan menggunakan tenaga THL, program tidak berjalan secara optimal karena berkaitan dengan masa kontrak.

“Kalau tidak PNS, saat kontraknya habis ya bisa keluar. Terus pertanggungjawaban program yang kemarin bagaimana?” tanya Arofa.

Sedangkan menggunakan PNS, meski ditagih pertanggungjawaban program, tiga tahun pegawainya masih ada.

Dikatakan, beban kerja penyuluh pertanian berbeda dengan sebelumnya. Di masa lalu, saat ketersediaan SDM melimpah, dalam satu desa bisa terdapat dua atau tiga penyuluh. Mereka merupakan ahli pertanian, perkebunan, hingga peternakan.

Namun seiring diterapkannya moratorium penerimaan CPNS, satu penyuluh mencakup satu desa. Sehingga satu penyuluh harus bisa menguasai bidang lain.

“Penyuluh spesialis pertanian, kalau nanti di lokasi ada masalah peternakan, minimal bisa membantu,” ucap Arofa.

Menurut dia, peran penyuluh selama ini sangat krusial. Sebab para penyuluh ini bertugas mengubah perilaku kerja petani, dengan kebiasaan lama, menuju pola berbasis teknologi dan inovasi yang baru, dengan tujuan utamanya peningkatan kesejahteraan.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi menilai telah memiliki gambaran pola kebutuhan PNS di lingkungan provinsi DIJ. Untuk saat ini, sektor yang cukup adalah pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat.

“Untuk pelayanan masyarakat salah satunya tenaga penyuluh. Namun kami harus tunggu berapa kuota yang diberikan untuk di DIJ,” kata Gatot.

Usulan penambahan PNS yang diajukan pemerintah Pusat mencakup kebutuhan untuk sepuluh tahun ke depan. Sebanyak 1.700 PNS dibutuhkan Pemprov DIJ dari berbagai formasi. (bhn/iwa/mg1)